Kewenangan KPUD kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 ditinjau dari Siyasah Dusturiyah

Rosyidah, Rosyidah (2017) Kewenangan KPUD kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 ditinjau dari Siyasah Dusturiyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (193kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (108kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (498kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (489kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (491kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (135kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (118kB) | Request a copy

Abstract

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu lembaga penyelenggara pemilu yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu tingkat nasional, provinsi atau kabupaten/kota di Indonesia. KPUD kabupaten Bandung memiliki wewenang dan kewajiban dalam menyelenggarakan pemilu Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015. Hal ini, tidak menuntut kemungkinan adanya wewenang dan kewajiban yang terlaksana tapi tidak sempurna. Diantaranya karena faktor dalam penyusunan daftar pemilih, tata cara untuk memilih, dan kurangnya kegiatan sosialisasi antar KPU dengan masyarakat secara langsung sehingga mengakibatkan tidak tersampaikannya materi sosialisasi dari KPU ke masyarakat secara langsung. Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil permasalahan yaitu diantaranya (1) bagaimana pelaksanaan kewenangan dan kewajiban KPUD Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (2) apa saja kendala penyelenggaraan kewenangan KPUD Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. (3) bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap kewenangan KPUD Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang berisikan pelimpahan kekuasaan untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Teori kewenangan menjadi teori yang disandingkan dengan kewenangan yang ada pada KPU. selanjutnya dalam konsep hukum Islam, amanah haruslah ditunaikan tanpa ada sedikit kecurangan dalam penyelenggaraan. Hal tersebut senada dengan teori kewajiban pemimpin dalam menyampaikan amanah. Kedua teori tersebut digunakan untuk meneliti penyelenggaraan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatan teori praktis dan yuridis. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi lapangan dan studi pustaka. Sedangkan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data-data dari lapangan dengan teknik wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung. Adapun sifat penelitian yaitu menggunakan deskriptif analisis, yaitu menggambarkan bagaimana kewenangan KPUD Kabupaten Bandung dalam penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015. Simpulan dari hasil penelitian menunjukkan (1) kewenangan yang diberikan kepada KPU dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini bersumber dari atribusi yang terdapat dalam Undang-Undang sehingga penyelenggaraan pemilihan umum tidak keluar dari koridor perundang-undangan yang berlaku. (2) setiap kegiatan pasti terdapat hambatan dalam penyelenggaraannya, begitu juga dalam penyelenggaraan pemilihan umum ini. Hambatan dari penyelenggaraan kewenangan KPU diantaranya timbul dari pihak diluar KPU seperti kesadaran masyarakat terhadap penggunaan hak politik yaitu hak memilih. (3) kewenangan KPU merupakan kewenangan mutlak dalam pemilihan umum yang tidak dimiliki lembaga lain. Pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan hukum Islam karena setiap hal haruslah dilakukan oleh orang yang berkompetensi dibidangnya. Selanjutnya dalam pelaksanaan kewenangannya KPU Kabupaten Bandung telah menunaikan amanat dalam bentuk kewenangan yang telah dibenankan kepadanya. Sehingga setiap kewenangan dan setiap tahap-tahap berjalan sesuai apa yang direncanakan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Constitutional and Administrative Law > Constitutional Law of Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum
Depositing User: Rosyidah Rosi
Date Deposited: 10 Sep 2018 08:44
Last Modified: 10 Sep 2018 08:44
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/12234

Actions (login required)

View Item View Item