Pemberian Remisi kepada Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tatatcara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Muhsinin, Rifki Zaenal (2018) Pemberian Remisi kepada Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tatatcara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (274kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (277kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (725kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (940kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (461kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (171kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (636kB) | Request a copy

Abstract

Pemberian remisi kepada justice collaborator dalam tindak pidana korupsi hubungannya dengan PP 99 tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan belum berjalan dengan semestinya karena syarat dan tatacara pengajuan menjadi justice collaborator sangat sulit tidak semua pelaku bisa menjadi justice collaborator. Pada tahun 2013-2014 warga binaan pemasyarakatan masih bisa mendapatkan remisi sedangkan menurut PP 99 tahun 2012 ada persyaratan khusus untuk mendapatkan remisi. Maka dari kesenjangan yang ada ini penulis bermaksud mengangkatnya kedalam bentuk tesis. Penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah, di antaranya adalah: Bagaimana pemberian remisi kepada justice colabollator dalam tindak pidana korupsi berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan apa kendala terhadap wargabinaan lembaga pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi sebagai justice colabollator. Penelitian dalam tesisi ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pemberian remisi kepada justice colabollator dalam tindak pidana korupsi berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan dan untuk mengtahui kendala terhadap warga binaan lembaga pemasyarakatan yang tidak mendapatkan remisi sebagai justice colabollator. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu metode kepenulisan yang digunakan untuk membahas permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, menganalisis, menginterprestasikan, data yang ditulis dengan pembahasan yang teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan pemberian saran. Adapun Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan kemudian memadukan bahan – bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa (1). Tidak semua yang mengajukan menjadi justice collaborator dikabulkan, pelaku harus turut serta membongkar kasus tindak pidana korupsi (justice collaborator), dalam pelaksanannya PP 99 Tahun 2012 warga binaan masih bisa mendapatkan remisi dengan alasan penghapusan diskriminasi, persamaan hak wargabinaan (2). Kendala yang dihadapi terhdap warga binaan yang tidak mendapatkan remisi sebagai justice collaborator yaitu warga binaan harus memenuhi syarat khusus, memenuhi persyaratan justice collaborator, prosedur pengajuan, reward bagi justice collaborator. korupsi dianggap sebagai tindak pidana yang sangat merugikan masyarakat banyak, menyengsarakan masyarakat dan Negara, terhambat surat keterangan vonis belum keluar. ABSTRACT Rifki Zaenal Muhsinin: The Remission to the Justice Collaborator In Corruption Crime Attributed by Government Regulation No. 99 Year 2012 About Terms and Procedures Implementation of Right of Citizens of Correctional Institution Penitentiary Uns up today The granting of remissions to the justice collaborator in corruption crime related to PP 99 Year 2012 on the terms and procedures of the implementation of the rights of the assisted citizens has not run properly because the terms and procedures of filing into justice collaborator is very difficult not all actors can be justice collaborator. In Year 2013-2014 prisoners are still able to get remission whereas according to pp 99 Year 2012 there are special requirements to get remission. So from the existing gap the author intends to lift it into the form of a thesis. This research has several problem formulation, such as: How to grant remission to justice colabollator in corruption crime based on government regulation No. 99 Year 2012 on condition and procedure of implementation of rights of prisoners and What is the constraint to prison society which do not get remission as justice colabollator. The research in this thesis aims to find out the procedure of giving remission to the justice colabollator in corruption crime based on government regulation No. 99 Year 2012 on the terms and procedures of the implementation of the right of prisoners and to know the constraints against the prison society prisoners who do not get remission as justice colabollator . This research uses descriptive analytical method that is authorship method used to discuss problems by way of researching, processing data, analyzing, interpreting, the written document with regular and systematic discussion, closed with conclusion and giving suggestion. The method of approach used in this study is the method of empirical juridical Approach is done by looking at the reality in practice in the field and then combine legal materials with primary data obtained in the field. The result of research known that (1). Not all those who submitted to justice collaborator in kabulkan, the perpetrator must participate in dismantling the case of corruption crime (justice collaborator), in the implementation of PP 99 Year 2012, the assisted citizens can still get a remission with the reason of elimination of discrimination, equality of the rights of the people (2). The obstacles faced by the targeted residents who do not get remission as justice collaborator ie the assisted citizens must meet the special requirements, meet the requirements of justice collaborator, filing procedure, reward for justice collaborator. corruption is regarded as a criminal act that is very detrimental to the public, miserable society and the State. Hindered the verdict sentence not yet out.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Remisi;Justice Collaborator;Peraturan Pmerintah;Syarat;Tatacara;Pelaksanaan;Hak;Warga;Binaan;Lembaga;Pemasyarakatan
Subjects: Law > Research and Statistical Methods of Law
Law > Philosophy and Theory of Law
Criminal Law > Crimes
Criminal Law > Criminals
Criminal Law > Criminal Procedure
Dictionaries of Standard English
Divisions: Pascasarjana Program Magister > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Rifki Zaenal Muhsinin
Date Deposited: 16 Aug 2018 03:19
Last Modified: 16 Aug 2018 03:19
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/12819

Actions (login required)

View Item View Item