Peranan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2014-2015 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPRD, DPR, DPD, Dan DPRD

Kahfi, Muhammad (2016) Peranan dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2014-2015 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPRD, DPR, DPD, Dan DPRD. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_Cover2.pdf

Download (222kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf

Download (110kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_Daftar Isi.pdf

Download (90kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
3_Bab I.pdf

Download (136kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
4_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (224kB)
[img] Text (BAB III)
5_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (176kB)
[img] Text (BAB IV)
6_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (121kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
7_Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (122kB)

Abstract

Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan (Stakeholder), untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Oleh karena itu fungsi ini dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Disamping itu, sebagai produk hukum daerah, maka peraturan daerah merupakan komitmen bersama para pihak pemangku kepentingan daerah yang mempunyai kepentingan paksa (coercive). Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi periode 2014-2015, dan apa saja kendala dan solusi dalam penyusunan peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui permasalahan tersebut maka penyusun dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu peneliti dapat langsung menemui kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi. Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metodologi yaitu observasi, wawancara. Metode dalam penelitian ini berupa pendekatan yuridis empiris yang kemudian dianalisis menggunakan deskriptif kualitatif sehingga mendapatkan suatu analisis dari rumusan masalah yang ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran DPRD dalam penyusunan daerah Tahun 2014-2015 sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menghasilkan 23 perda, dan 10 diantaranya berasal dari inisiatif DPRD. Kemudian kendala dalam penyusunan peraturan daerah tahun 2014-2015 yaitu tidak semua anggota DPRD memiliki kemampuan dalam bidang hukum, terutama dalam pembuatan peraturan daerah, anggota DPRD kurang memaksimalkan waktu dalam pembuatan perda sehingga belum mencapai target yang dicapai, kemudian kurangnya keterbukaan informasi antara staf dengan anggota DPRD sehingga kurangnya data yang didapat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: MPR; DPR; DPD; DPRD; Bekasi;
Subjects: Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: rofita fita robi'in
Date Deposited: 02 Nov 2018 04:47
Last Modified: 02 Nov 2018 04:47
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/13290

Actions (login required)

View Item View Item