Kedudukan BMT Al-Falah Cirebon berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro

Abdurohman, Dede (2018) Kedudukan BMT Al-Falah Cirebon berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (116kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf

Download (101kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_DAFTAR ISI.pdf

Download (106kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (615kB) | Preview
[img] Text (BABII)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (795kB)
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (680kB)
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (535kB)
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (222kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (545kB)

Abstract

Baitul Maal Wattamwil (BMT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan ranah usaha ditingkat mikro. Penelitian ini membatasi diri pada masalah transformasi lembaga sebagaimana dalam pasal 27 UU LKM, masalah yang dihadapi BMT adalah harus bertransformasi menjadi perbankan berdasarkan pasal 27 UU LKM ketika memiliki cabang di berbagai kabupaten. Dengan adanya pasal 27, menutup BMT untuk memiliki jaringan yang lebih luas, sedangkan BMT merupakan lembaga yang mengusung ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan diperlukan kehadirannya sebagai salah satu alat inklusi keuangan. Dengan adanya ketidaksesuaian antara Undang-Undang dengan data di lapangan maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis landasan yuridis yang digunakan oleh BMT Al-Falah; menganalisis transformasi BMT ke Perbankan; dan menganalisi dampak transformasinya. Kerangka berfikir dalam penelitian ini mengacu pada hierarki hukum dan kaidah fikih, karena terdapat peraturan yang berbeda namun mengatur objek yang sama yaitu asas lex superior derograt legi inferiori. Sedangkan kaidah fikih yang digunakan ialah tentang kemaslahatan, dan kekuasaan wilayah hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penilitian deskriptif dan file research. Pendekatan yang dilakukan yaitu yuridis normatif. Sedangkan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan datanya melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka/literatur. Dalam mengolah data digunakan analisis data kuallitatif. Temuan dari penelitian ini yaitu payung hukum terkait perizinan dan cakupan wilayah usaha, BMT Al-falah mengacu pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpanan dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. Berdasarkan UU LKM, BMT Al-Falah wajib bertransformasi menjadi Perbankan, hal ini sesuai dengan pasal 27 UU LKM. Dilihat dari sisi hierarki, Permenkop posisinya ada di bawah UU LKM, maka seyogyanya BMT Al-falah mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 2103 Tentang LKM. Dampak transformasinya yaitu, pelayanan yang mengusung asas kekeluargaan berubah menjadi asas perjanjian, sehingga fokus utamanya yaitu profit/keuntungan. Dengan demikian fungsi baitul maal tidak menguat malah melemah. Selain itu kekayaan hasil usaha hanya dinikmati dikalangan pemegang saham. Sedangkan BMT dinikmati oleh seluruh anggotanya. Dampak lainnya adalah dapat menggunakan fasilitas BI chekinng, dan menjadi peserta penjamin simpanan.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Kedudukan; BMT Al-Falah; Lembaga keuangan Mikro
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Muamalat, Muamalah/Hukum Perdata Islam
Divisions: Pascasarjana Program Magister > Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Depositing User: Dede Abdurohman
Date Deposited: 17 Sep 2018 02:57
Last Modified: 29 Apr 2019 06:33
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/13764

Actions (login required)

View Item View Item