Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut

Nadi, Nadi (2017) Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian wewenang dari Bupati kepada Camat di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_COVER.pdf

Download (207kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_ABSTRAK.pdf

Download (195kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_DAFTAR ISI.pdf

Download (214kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_BAB I.pdf

Download (528kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (592kB)
[img] Text (BAB III)
6_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (429kB)
[img] Text (BAB IV)
7_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (619kB)
[img] Text (BAB V)
8_BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (215kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (212kB)

Abstract

Kebijakan dalam lingkup kabupaten sepenuhnya menjadi tanggung jawab bupati, sehingga dalam menjalankan tugasnya bupati memberi kewenangan kepada kecamatan untuk menjalankan sebagian kewenangan yang bersifat atributif yang tertuang dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Dari Bupati Kepada Camat dengan studi kasus di Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat di Kecamatan Cikajang. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai pelaksanaan kebijakan pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat, hambatan yang dihadapi dan upaya pemerintah Kecamatan Cikajang untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Pihak-pihak yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah pihak aparatur Kecamatan Cikajang Kabupaten Garut, dan masyarakat kecamatan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa pelimpahan wewenang dilakukan oleh bupati kepada camat bertujuan untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah dan pembangunan. Pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari otonomi daerah agar terjadinya kemerataan pembangunan yang tidak hanya terjadi di pusat melainkan di tingkat kecamatan juga. Ada beberapa permasalahan terutama keluhan yang terjadi dari masyarakat atau pemerintah kecamatan cikajang tentang pelimpahan wewenang bupati kepada camat khusunya dalam hal pelayanan perijinan yang terjadi belum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan amanat perbup nomor 254 tahun 2015. Dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat di Kecamatan Cikajang Kabupaten garut belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan beberapa faktor sumber daya aparatur dan sarana dan prasarana yang mengakibatkan belum berjalan dengan baik Implementasi kebijakan pelimpahan wewenang dari bupati kepada camat di kecamatan Cikajang kabupaten Garut.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Desentralisasi; Implementasi kebijakan; Pelimpahan wewenang;
Subjects: Public Administration > Public Administration in Indonesia
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik
Depositing User: rofita fita robi'in
Date Deposited: 20 Feb 2019 03:50
Last Modified: 20 Feb 2019 03:50
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/18765

Actions (login required)

View Item View Item