Kewenangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP

Tamami, Ahmad (2016) Kewenangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang dihubungkan dengan Pasal 77 KUHAP. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_Cover.pdf

Download (13kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf

Download (301kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_Daftar Isi.pdf

Download (395kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_BAB I.pdf

Download (603kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (840kB)
[img] Text (BAB III)
6_BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (464kB)
[img] Text (BAB IV)
7_BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (544kB)
[img] Text (BAB V)
8_BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (201kB)
[img]
Preview
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (432kB) | Preview

Abstract

INDONESIA : Praperadilan merupakan lembaga penegak hukum, hakim dalam praperadilan memiliki kewenangan menafsirkan undang-undang, karena hakim memiliki kewajiban menemukan hukum, hal ini didorong beberapa alasan untuk melengkapi kekosongan hukum, hukum yang ada tidak jelas, hukum yang sudah usang, dan hukum yang bertentangan dengan keadilan, atau ketertiban umum. Hal inilah yang menjadi dasar, hakim wajib menemukan hukum dalam memutuskan perkara di pengadilan. Namun pada praktiknya masih banyak putusan-putusan hakim yang menuai pro kontra di kalangan ahli Hukum, salah satunya putusan hakim Haswandi terhadap kasus Hadie Poernomo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hakim dalam menafsirkan Undang-Undang kaitannya dengan Pasal 77 KUHAP, kemudian untuk mengetahui dan menganalis kedala hakim dalam penerapan Pasal 77 KUHAP dan akibat hukum apabila terjadi kekeliriuan dalam menafsirkan undang-undang diluar Pasal 77 KUHAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, yaitu penelitian ini lebih menakan kan pada studi pustaka. Penelitian pustaka berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penelitian pustaka saja dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap hukum primer dan skunder sepanjang bahan-bahan tadi mengadung kaidah-kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa hakim dalam sidang praperadilan memiliki kewenangan dalam menafsirkan undang-undang, akan tetapi hakim dalam sidang praperadilan mengenai kewenangannya tidak tak terbatas pada pasal 77 KUHAP, yang mengakibatkan menjadi kendala bagi hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemudian pasal 77 KUHAP setiap pasalnya masih multi tafsir yang mengakibatkan saat hakim praperadilan memutuskan suatu perkara dalam sidang menuai pro dan kontra, hal ini saat hakim salah dalam menafscjjirkan pasal tersebut akan sangat berakibat bagi hakim itu sendiri, bagi korban, tersangka, terdakwa bahkan bagi lembaga hukum lain seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. ENGLISH : Pretrial the law enforcement agencies, judges in pretrial have the authority to interpret the laws, because the judge has the obligation to find the law, it is pushed by a number of reasons to meet in the form of a legal vacuum, the existing law is not clear, the existing law is outdated, and the existing legal contrary to justice or public order. It is the basis, the judge shall find the law in deciding cases in courts. But in practice there are still many decisions of the judges who reap the pros and cons among law experts, one of them is Haswandi’s verdict on the case Hadie Purnomo. The method used in this research is normative juridical approach, legal approach and case approach. observation magical book. It mean that it will more analyze and inspact the law materials was got from the magical book only and not need arrangement or hypotheses formulation. This observation can be done specially for primary and secondary law all a long time just now the materials consist or the law principles. It is intended that this research as far as possible aim to know and analyze view of judges in interpreting the laws relation to Article 77 of the Criminal Procedure Code, and then to identify and analyze constraint judges in applicating Article 77 of the Criminal Procedure Code and the legal consequences in the event of errors in interpreting the law beyond Article 77 of the Criminal Procedure Code. The research result is that in a pretrial session the judge has the authority to interpret the law, but a judge in a pretrial session regarding the authority is not unlimited in Article 77 of the Criminal Procedure Code, which results in an obstacle for the judges in performing their duties. Then Article 77 of the Criminal Procedure Code every article has still multiple interpretations that resulted when the judge pretrial decide a case in a session reap the pros and antis, this is when the judge is wrong in interpreting such article would be repercussions for the judges themselves, for victims, suspects, defendants and even for the other laws institutions such as the police, judiciary, and the Corruption Eradication Commission.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Praperadilan ; Penafsiran Hukum; Penegakan Hukum
Subjects: Constitutional and Administrative Law
Criminal Law > Juvenile Courts
Divisions: Pascasarjana Program Magister > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Zulfa Sofyani Putri
Date Deposited: 21 Feb 2019 07:46
Last Modified: 21 Feb 2019 07:46
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/19019

Actions (login required)

View Item View Item