Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai hasil tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung

Alamsyah, Rizky (2018) Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai hasil tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_Cover.pdf

Download (84kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (74kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (76kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (347kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (568kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (299kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (420kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (182kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (283kB) | Request a copy

Abstract

Kebijakan publik seringkali menjadi topik yang dibicarakan mengingat banyaknya pengguna kebijakan, untuk pemerintah membuat kebijakan bukanlah hal yang mudah, karena sebuah kebijakan baru akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah, untuk kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik oleh pengguna kebijakan. Seperti Peraturan baru Menteri Keuangan dengan nomor 146/PMK.010/2017 tentang tarif cukai hasil tembakau. Kenaikan suatu biaya sangatlah menjadi tantangan besar bagi pemerintah, karena pada dasarnya masyarakat Indonesia masih memiliki pemikiran bahwa kenaikan suatu biaya akan membawa dampak buruk bagi suatu usaha. Tetapi bagaimana hal tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah khusunya KPPBC TMP A Bandung unuk merubah pemikiran tersebut dengan terus diadakannya sosialisasi tentang kebijakan baru tersebut kepada para pengusaha tembakau khusunya daerah Jawa Barat. Kebijakan itu dibuat untk mennangani kasus banyaknya pengusaha tembakau yang tidak tercata di pemerintah setmpat, dengan adanya pita cukai maka masyarakat pengguna tembakau paham akan tembakau yang sudah tercatat atau resmi dan mana tembakau yang tidak resmi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Implementasi; Peraturan Menteri Keuangan
Subjects: Public Finance > Nontax Revenues
Public Finance > Taxes and Taxation
Public Finance > Income Taxes
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Negara
Depositing User: Rizky Alamsyah
Date Deposited: 19 Mar 2019 10:06
Last Modified: 19 Mar 2019 10:06
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/19412

Actions (login required)

View Item View Item