Evaluasi kebijakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat

Wiguna, Gugun (2018) Evaluasi kebijakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (66kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (239kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftar isi.pdf

Download (112kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (279kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (248kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (435kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (676kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (145kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (82kB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan dengan tujuan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara berkewajikan melayani warga. Berkaitan dengan pernyataan tersebut perlu adanya otonomi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah dalam pasal 1 ayat (8) desentralisasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan oleh pusat ke Daerah Otonom. Kabupaten Pangandaran adalah salah satu Kabupaten yang melakukan pemekaran di daerah Jawa Barat, tepatnya pada tanggal 25 oktober 2012 secara resmi memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis. Akan tetapi masih ada permasalahan yang belum terselesaikan sampai saat ini yaitu tentang proses kerjasama dan pelimpahan Aset BUMD. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat pada pasal 14 ayat (3) menyebutkan penyerahan aset dan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejah pelantikan Penjabat Bupati Pangandaran. Penjelasan terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang pelayanan/kegiatan operasionalnya mencangkup kabupaten induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang bersangkutan melakukan kerjasama. Tujuan dilaksanakan penelitian ini untuk mengetahui proses kerjasama antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran dalam penyelesaian masalah Aset Badan Usaha Mlik Daerah (BUMD) dan Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat mengenai pelimpahan aset BUMD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori William Dunn tentang Kriteria Evaluasi Kebijakan yang mencangkup Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menggambarkan keadaan langsung dilapangan. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pangandaran. Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan bahwa proses kerjasama antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran belum terlaksanakan dan Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Jawa Barat sedang dalam proses penyelesaian terkait pelimpahan Aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Proses Kerjasama Aset BUMD; Evaluasi Kebijakan Pelimpahan Aset BUMD
Subjects: Administration of The Physical Plant
Administration of Economy
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Negara
Depositing User: gugun wiguna
Date Deposited: 21 Mar 2019 01:10
Last Modified: 21 Mar 2019 01:10
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/19437

Actions (login required)

View Item View Item