Batasan pengaturan Contempt of Court dalam peraturan perundang-ndangan dan pelaksanaannya di Indonesia

Rozikin, Opik (2018) Batasan pengaturan Contempt of Court dalam peraturan perundang-ndangan dan pelaksanaannya di Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1.COVER.pdf

Download (201kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf

Download (203kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_DAFTAR ISI.pdf

Download (203kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_BAB I (PENDAHULUAN).pdf

Download (731kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_BAB II (TEORI PENGATURAN CONTEMPT OF COURT) NEW.pdf
Restricted to Registered users only

Download (710kB)
[img] Text (BAB III)
6_BAB III (BATASAN PENGATURAN COC DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDOESIA).pdf
Restricted to Registered users only

Download (711kB)
[img] Text (BAB IV)
7_BAB IV (PELAKSANAAN COC DAN PERBANDINGANNYA DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (683kB)
[img] Text (BAB V)
8_BAB V PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (204kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (829kB)

Abstract

INDONESIA Istilah Contempt of court sering menjadi bahan perbincangan menarik, dan faktual masuk kedalam program pembangunan hukum nasional. Fenomena Contempt of court tidak terlepas dari maraknya sikap, ucapan dan tindakan, yang mencederai kewibawaan institusi peradilan di Indonesia. Contempt of Court yang dahulu asing mulai dikenal dalam penjelasan Undang Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung pada butir 4 alinea ke-4. Namun sampai saat ini pelaksanaanya tidak ada tindak lanjut dan pengaturan yang lebih konkret tentang Contempt of Court. Padahal ide pembentukan undang undang Contempt of court ini, telah menjadi sub bagian dalam Undang Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Hukum Nasional. Harapan adanya aturan yang lebih khusus kenyataanya masih jauh dari yang diharapkan, sampai saat ini peraturan perundang-undangan secara khusus tentang Contempt Of Court belum bisa terwujudkan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu batasan pengaturan contempt of court dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan pelaksanaan pengaturan contempt of court dalam sistem hukum pidana Indonesia. Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan-batasan pengaturan Contempt of Court dalam peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum Contempt of Court dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem peradilan pidana, pembaharuan hukum dan penegakan hukum, untuk menganalisis perbuatan Contempt of Court dalam perkembangan hukum pidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode ini merupakan penelitian yang bersifat deduktif. Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain bahan hukum primair mencakup peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu bahan pustaka terdiri dari penjelasan undang-undang, rancangan undang undang tentang KUHP, litelatur, dan kajian akademis. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk mengetahui batasan pengaturan Contempt of Court dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan mengkaji pelaksanaannya Contempt of Court di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa batasan pengaturan Contempt of court di Indonesia berdasarkan sistem peradilan pidana non adversary model memberikan kewenangan yang luas kepada hakim terhadap proses peradilan untuk menjaga marwah dan martabat lembaga peradilan. Batasan tersebut belum kodifikasi dalam suatu peraturan perundang-undang dan masih tersebar dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan, sampai saat usaha pembentukan batasan yang lebih jelas dituangkan dalam perundang-undangan, meskipun hanya sebatas Naskah Akademik Rancagan Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Penegakan hukum tindak pidana Contempt of Court dilaksanakan oleh komponen sistem peradilan pidana Indonesia yang bertolak dari dua aspek yaitu internal dan eksternal lembaga peradilan. Prinsip tersebut sebagai upaya pembaharuan hukum dalam mengakomodir perkembangan fenomena hukum yang ada. Salah satu putusan pengadilan yang menjadi bahan pertimbangan pembentukan pranta hukum baru adalah putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No : 241/Pid.B /2006/PN.PWK sebagai sikap responsif atau salah fungsi hakim dalam mengisi kekosongan hukum. ENGLISH: The term Contempt of court is often the subject of conversation interesting, one of them in the development program of national law, such cases can not be separated from the rampant phenomenon of action deemed injured late kewibawa judicial institutions in Indonesaia. Conditions Contempt of Court which foreign formerly indeed have been included in the explanation of Law No. 14 Year 1985 About the Supreme Court point 4, paragraph 4 does not match the expectations of the Indonesian people, because there is no follow-up and more concrete arrangement of the Contempt of Court. Though the idea of the establishment of the laws of the Contempt of court, has become part of legal policy in 2002 as mandated by Law No. 25 of 2000 on the National Law Development Program. However the reality is far from that expected due to the current legislation governing special about the Contempt Of Court can not be realized. Identification of problems in this research that setting limits in contempt of court laws and regulations in Indonesia and the implementation of the arrangements in contempt of court in the Indonesian criminal justice system. The purpose of this research is to determine the limits of setting Contempt of Court in legislation and law enforcement to investigate the implementation of the Contempt of Court in the Indonesian criminal justice system. The framework used in this research is the theory of the criminal justice system, law reform and law enforcement, to analyze actions Contempt of Court in the development of the Indonesian criminal law. The research method in this research is normative juridical research method. Normative method is a deductive study. Legal materials used include the primary legal materials include legislation and secondary legal materials that library materials that contain information about the primary ingredient of descriptions legislation, the draft law on the Penal Code and litelatur-litelatur, an academic study. Normative juridical approach aims to determine the limit setting Contempt of Court in the laws and regulations in Indonesia and assess the implementation of the arrangements Contempt of Court in Indonesia. These results indicate that setting limits Contempt of court in Indonesia based on the criminal justice system non adversay models provide external authority to judges to be responsible for dignity and the dignity of the judiciary. These limits before diususun in a separate draft laws scattered in various laws and regulations, until the business establishment clearer limits set forth in the legislation, albeit merely Rancagan the Code of Penal Indonesia. Implementation of the law enforcement Contempt of Court criminal acts carried out by the Indonesian criminal justice system component which is based on two aspects of internal and external, namely the judiciary. The principle of a law reform efforts in accommodating the development of the existing legal phenomenon. One jurisprudence into consideration the formation of a new legal flourishing is Purwakarta District Court decision No: 241/Pid.B/2006/PN.PWK as responsive-ness or one of the functions of judges in filling the legal vacuum

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Contempt of Court; Undang-Undang; Pengaturan
Subjects: Law > Philosophy and Theory of Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: rofita fita robi'in
Date Deposited: 22 Mar 2019 08:53
Last Modified: 22 Mar 2019 08:53
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/19486

Actions (login required)

View Item View Item