Perlindungan hak pejalan kaki di jl. A.h nasution Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 4 perda no 03 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan

Solihin, Agus (2016) Perlindungan hak pejalan kaki di jl. A.h nasution Kota Bandung dihubungkan dengan pasal 4 perda no 03 tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (107kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (183kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (152kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (326kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (375kB)
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (277kB)
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (146kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (186kB)

Abstract

Pasal 4 Perda No 03 Tahun 2005 berbunyi tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan maka pemerintah sebagai penyelenggara negara berkewajiban untuk melindungi hak warganya. Namun dalam praktiknya masyarakat kerap kali tidak mendapat hak-haknya. Masyarakat merasa tidak nyaman ketika keberadaan trotoar yang diperuntukan untuk pejalan kaki dipergunakan untuk berjualan para PKL dan parkir motor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 3 (tiga) hal: (1) untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan terhadap hak pejalan kaki di Jl A.H Nasution Kota bandung. (2) untuk mengetahui kendala-kendala perlindungan hak pejalan kaki di Jl A.H Nasution Kota Bandung. (3) untuk mengetahui upaya yang dikakukan oleh Satpol PP terkait kendala perlindungan hak pejalan kaki di Jl. A.H Nasution Kota Bandung. Hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu meninjau peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan dan menjadi tolak ukur bagaimana kesesuaian peraturan dengan prakteknya, diantaranya Pasal 4 Perda No 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dihubungkan dengan masalah penelitian dan kenyataan dilapangan dalam kajian penelitian ini. Penelitian ini adalah perpaduan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Dalam pemecahan permasalahannya penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan, yaitu Pasal 4 Perda No 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa : (1) Pelaksanaa Perlindungan hukum bagi hak pejalan kaki yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung selaku pelaksana PERDA dirasa cukup baik berdasarkan yang diamanatkan oleh Pasal 4 PERDA No 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Namun dalam prakteknya, pejalan kaki sering dirugikan oleh ulah PKL dan parker liar. (2) kendala yang dihadapi Satpol PP dalam perlindungan hak pejalan kaki yaitu adanya factor eksternal dan internal. (3) upaya yang dilakukan Satpol PP dalam meminimalisir kendala tersebut yaitu menumbuhkembangkan kegiatan ketentraman dan ketertiban yang sudah terbangun selama ini adalah lebih banyak dalam bentuk kemitraan, peran serta masyarakat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: undang undang; pejalan kaki; ketertiban; peraturan daerah
Subjects: Social Process
Civil Rights
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Ilham Nurfauzi
Date Deposited: 18 Jul 2019 04:43
Last Modified: 18 Jul 2019 04:43
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/21917

Actions (login required)

View Item View Item