Pelaksanaan pasal 5 poin H Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Bandung

Alam, Arif Syamsul (2011) Pelaksanaan pasal 5 poin H Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan usaha kepariwisataan di Kota Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (56kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (113kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (106kB) | Preview
[img] Text (BAB I SD IV)
4_bab1sd4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (546kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
5_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (118kB)

Abstract

Dalam Pasal 5 poin h Perda Kota Bandung Nomor 10 tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan, disebutkan sebagai berikut:“Mencegah terjadinya kegiatan perjudian dan memfasilitasi protistusi atau perbuatan lainnya yang mendekati perjinahan di tempat usahanya�. Sudah jelas bahwa porstitusi, perjudian dan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan daerah di atas harus dihindari oleh pihak pengelola usaha tempat pariwisata, baik itu dari pihak pengelola pemerintah atau dari pihak pengelola usaha tempat pariwisata, Namun telah diketahui sejumlah usaha tempat pariwisata beropereasi tidak sesuai dengan Peraturan Daerah. yang di antaranya masih adanya kegiatan yang mendekati perjinahan di tempat usahanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; (1) Prosedur dan mekanisme Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan; (2) Apa kendala-kendala yang dihadapi Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kota Bandung dalam Pelaksanaan Pasal 5 poin h Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan; (3) Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kepariwisataan dan kebudayaan Kota Bandung dalam menghadapi kendala-kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode ini digunkan untuk menjelaskan dan menganalisis fakta yang sedang terjadi secara aktual khususnya dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan di kota Bandung, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Adapun penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Penelitian ini bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dalam artian mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan, Pemerintah memiliki peran yang sangat menentukan. Untuk itu diperlukan adanya kebijakan-kebijakan dari Pemerintah yang tertuang dalam bentuk peraturan-peraturan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Prosedur dan mekanisme Penyelenggaraan Usaha Pariwisata yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan belum dapat terlaksana dengan maksimal. (2) Kendala yang dihadapi yaitu berupa adanya pelanggaran-pelanggaran dari sebagian pihak pengelola tempat usaha pariwisata yang diantaranya Masih ada tempat usaha pariwisata yang memfasilitasi minuman keras, praktek prostitusi atau hal-hal lain yang mendekati perzinahan; (3) Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kota Bandung dalam mengahadapi kendala-kendala tersebut yaitu pihak pemerintah mengenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan pencabutan Surat Izin Usaha Kepariwisataan (SIUK).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: pariwisata; usaha;
Subjects: Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Users 30 not found.
Date Deposited: 22 Sep 2016 00:38
Last Modified: 21 Nov 2018 02:05
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/2313

Actions (login required)

View Item View Item