Penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum Damri Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 ayat (1) Huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan

Munandar, Hadian (2019) Penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum Damri Kota Bandung dihubungkan dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 ayat (1) Huruf n Perda No. 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (318kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (163kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (167kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (564kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (561kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (622kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (172kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (300kB) | Request a copy

Abstract

Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perarutan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan mengatur bahwa setiap kendaraan yang berada di Kota Bandung wajib dilengkapi tempat sampah, jika tidak melengkapi akan dikenakan biaya paksa, dan/atau sanksi administrasi, izin trayek, penempelan stiker pelanggar dan/atau pengumuman di media massa. DAMRI sebagai perusahaan umum angkutan penumpang milik pemerintah harus turut serta dalam menyediakan tempat sampah dan sekaligus harus menjadi pelopor dalam melaksanakan suatu peratura. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum DAMRI Kota Bandung, dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum DAMRI Kota Bandung, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung dalam penegakan hukum terhadap penyediaan tempat sampah di angkutan umum DAMRI Kota Bandung sesuai dengan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memberikan gambaran mengenai fakta-fakta pelaksanaan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n di lapangan bahwa aturan tersebut belum dilaksanakan dengan baik, dengan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkaji norma hukum dengan meneliti bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung No. 11 Tahun 2005 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung No. 03 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan Pasal 30 Jo. Pasal 49 Ayat (1) Huruf n Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan belum berjalan dengan baik, karena penegakan hukum secara tahapan preventif dan represif kepada DAMRI belum optimal bahkan ada yang belum dilaksanakan, Pemerintah telah berupaya meningkatkan sosialiasi secara masif kepada Satuan Kerja Pemerintahan Daerah Kota Bandung, menjalin kerja sama yang baik dengan lembaga terkait seperti Dinas Perhubungan Kota Bandung, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dan Perusahaan Umum DAMRI, meningkatkan kualitas sumber daya manusia penegak hukum, mengadakan tim khusus terkait penegakan tempat sampah dan sebagainya, akan tetapi upaya tersebut masih perlu ditingkatkan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum; Penyediaan Tempat Sampah; Angkutan Umum Damri;
Subjects: Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Government
Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Indonesia
Constitutional and Administrative Law > Structure, Powers, Functions of Government
Constitutional and Administrative Law > Specific Jurisdictions and Areas
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: hadian munandar
Date Deposited: 18 Sep 2019 03:08
Last Modified: 18 Sep 2019 03:08
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/23479

Actions (login required)

View Item View Item