Kedudukan dan fungsi polisi militer angkatan darat dalam penyelesaian tindak pidana anggota TNI AD hubungannya dengan Undang-Undang No 26 tahun 1997 tentang hukum displin ABRI

Fathurroji, Wildan (2011) Kedudukan dan fungsi polisi militer angkatan darat dalam penyelesaian tindak pidana anggota TNI AD hubungannya dengan Undang-Undang No 26 tahun 1997 tentang hukum displin ABRI. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (110kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (56kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (139kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (207kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (254kB)
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (371kB)
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (104kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (144kB)

Abstract

Bertitik tolak dari Surat Keputusan Kasad Nomor Kep/49/XII/2006 tanggal 29 Desember 2006, bahwa Polisi Militer TNI Angkatan Darat bertugas menyelenggarakan Pembinaan Penyelidikan Kriminal, Pengamanan Fisik, Pembinaan Pemeliharaan Ketertiban Militer, Pembinaan Penyidikan, Pembinaan Tahanan Militer guna mendukung tugas TNI AD sebagai alat pertahanan Negara. Dan dalam prakteknya Polisi Militer Angkatan Darat merujuk kepada UU NO 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin ABRI. Dengan latar belakang di atas diajukan empat pertanyaan, yakni bagaimana kedudukan dan fungsi Polisi Militer Angkatan Darat dalam penyelesaian tindak pidana anggota TNI AD, sampai sejauh mana hubungan Polisi Militer Angkatan Darat dengan UU NO 26 Tahun 1997, kendala apa yang di temui Polisi Militer Angakatan Darat dalam melaksanakan tugasnya serta upaya-upaya yang dilakukan Polisi Militer Angkatan Darat untuk mengatasi kendala tersebut. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui studi lapangan berupa wawancara kepada pihak –pihak yang berkompeten di bidangnya, data sekunder diperoleh melalui studi pustaka dan kajian undang-undang. Temuan dalam study ini bahwa kedudukan dan fungsi Polisi Militer Angkatan Darat hubungannya dengan Undang-Undang No 26 Tahun 1997 tentang Hukum Displin Abri adalah sebagai aparat penyidik pelanggaran displin prajurit setelah menerima laporan dari atasan yang bersangkutan. Polisi militer juga berwenang untuk memanggil dan memeriksa tersangka untuk selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan guna persiapan persidangan di Pengadilan melalui Oditirat Militer yang sebelumnya harus mendapat persetujuan dari Komandan yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa pelaksanaan penyidikan di kalangan militer berbeda dengan peradilan umum, tidak hanya secara teknis melainkan aparat penegak hukum yang ikut dalam proses penyelesaian perkara di lingkungan militer. Dengan Ankum, Polisi Militer sebagai penyidik, serta Oditur sebagai penuntut, Pepera sebagai perwira penyerah perkara ke pengadilan, dan Hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Militer

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Undang-Undang No 26 Tahun 1997; ABRI; TNI;
Subjects: Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Users 30 not found.
Date Deposited: 11 Oct 2016 09:29
Last Modified: 06 Feb 2019 07:13
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/2382

Actions (login required)

View Item View Item