Force Majeure pada akad pembiayaan Ijarah multijasa: Studi putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015

Roski, Mukhlisha Dina (2019) Force Majeure pada akad pembiayaan Ijarah multijasa: Studi putusan Mahkamah Agung nomor 569 K/Ag/2015. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
cover tesis d.pdf

Download (100kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
abstrak tesis dina.pdf

Download (361kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
Daftar Isi (1).pdf

Download (207kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I tesis Dina.pdf

Download (691kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB II tesis Dina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
BAB III tesis Dina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (291kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
BAB IV tesis Dina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (985kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
BAB V tesis Dina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (147kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
Daftar pustaka dina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (413kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015 tentang Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa yang menyelesaikan sengketa MW dan IS sebagai pemohon kasasi dengan PT. BPRS BMP Sebagai termohon kasasi. Dalam perkara ini pemohon kasasi dinyatakan mengalami wanprestasi, namun pemohon kasasi membela diri dengan kondisi force majeure sebagai alasan keterlambatannya memenuhi kewajibaan. Namun dalam putusannya Mahkamah Agung tidak mempertimbangkan kondisi ini, sebagaimana tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis kedudukan force majeure dalam sistem akad Pembiayaan Ijarah multi jasa dalam sistem ekonomi Syariah. 2) Menganalisis duduk perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K /Ag/2015 tentang akad pembiayaan ijarah multi jasa. 3) Dan mengidentifikasi dan menganalisis relasi antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 569 K/Ag/2015 tentang Akad Pembiayaan Ijarah Multi Jasa dilihat dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang menunda-nunda Pembayaran. Prinsip pemberian sanksi dalam Islam adalah ta’zir yang bertujuan untuk menertibkan debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Pemberian sanksi hanya dapat diberikan kepada nasabah yang dengan sengaja melalaikan pembayaran, padahal berada dalam keadaan mampu. Sedangkan nasabah yang berada sedang terdesak/force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Metode yang digunakan dalam meneliti perkara ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan sumber data sekunder dan primer yang diteliti secara induktif dan deduktif. Teknik pengumpulan data secara book review dan documentation yaitu dengan menelaah berbagai pemikiran dari buku-buku dan kitab-kitab juga peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian: 1) Dalam hukum Islam nasabah yang menunda pembayaran karena kondisi force majeure tidak boleh dikenakan denda. Karena dalan prinsip ta’zir, debitur yang boleh dieknakan denda hanya yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja dan tidak beretikad baik. 2) Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan tertinggi berhak untuk meninnjau ulang putusan lembaga peradilan di bawahnya. Putusan Mahkamah Agung Nomor 569/K/Ag/2015 mengambil alih putusan Pengadilan Agama Purbalingga lalu memutus sendiri dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang dianggap telah salah dalam menerapkan hukum. 3) Kondisi force majeure ini tidak dipertimbangkan karena tergugat tidak dapat membuktikannya dipersidangan, hanya saja dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim tidak menyebutkan landasan hukum dari perundang-undangan ataupun dalil-dalil syari atas penolakan ini dengan jelas, yang mengakibatkan nasabah merasa bantahannya tidak ditanggapi. Majelis hakim juga tidak memperhitungkan cash collateral yang diambil oleh bank, sehingga prinsip keadilan kurang terperhatikan. Maka sesuai dengan Fatwa DSN-MUI nomor 17 tahun 2000 bukan kondisi force majeure.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: jarah; multijasa;forcemajeure;putusan
Subjects: Econmics > General Publications of Economic
Accounting > Accounting for Specific Activities
Divisions: Pascasarjana Program Magister > Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Depositing User: mukhlisha dina roski
Date Deposited: 10 Oct 2019 09:10
Last Modified: 10 Oct 2019 09:10
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/25234

Actions (login required)

View Item View Item