Penerapan prinsip Syûrâ di DPRD Kota Bandung: Studi kasus rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan kepemudaan

Suhenda, Dede Panji (2016) Penerapan prinsip Syûrâ di DPRD Kota Bandung: Studi kasus rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang penyelenggaraan kepemudaan. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_Cover.pdf

Download (183kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf

Download (278kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_Daftar Isi.pdf

Download (329kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_Bab1.pdf

Download (758kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_Bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (970kB)
[img] Text (BAB III)
6_Bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (BAB IV)
7_Bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (165kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (480kB)

Abstract

Indonesia yang menganut sistem demokrasi menempatkan syûrâ (musyawarah) diranah kekuasaan Legislatif yang berfungsi sebagai penyusun dan pembuat peraturan perundang-undangan. Selain itu juga sebagai pengawas atas implementasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pihak eksekutif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung adalah lembaga legislatif yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota Bandung yang bekerja sama dengan kepala daerah/ wali kota untuk memajukan pemerintahan daerah kota Bandung berdasarkan demokrasi pancasila. Syûrâ sebagai prinsip dipraktikan dalam ketatanegaraan Indonesia, dan secara filosofis syûrâ masuk dalam kerangka ideologi negara sebagaimana yang tertuang dalam pancasila ke 4 (Empat) yang berbunyi; “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan” Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui penerapan prinsip syûrâ (musyawarah) di DPRD Kota Bandung, dan menganalisis hubungan prinsip syūrā dengan proses musyawarah di DPRD Kota Bandung. Syûrâ yang secara harfiah berarti meminta pendapat pada orang lain. Musyawarah adalah eksplorasi pendapat orang-orang berpengalaman untuk mencapai sesuatu yang paling dekat dengan kebenaran. Intinya syûrâ dan musyawarah adalah sebuah proses diskursus dalam memecahkan suatu permasalahan sebagai upaya bersama untuk untuk mencapai kesepakatan. Dalam melaksanakannya ada 4 (empat) unsur penentu yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu; Mustasyir, Musytasyar, Mustasyar fih, Ra’yu. yang dimana prinsip-prinsip itu adalah persamaan dalam hak dan kewajiban, kebebasan, dan keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah; teknik observasi dan teknik wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan menghimpun, menganalisis dan menemukan data yang penting. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan syûrâ (musyawarah) pada DPRD Kota Bandung terbagi atas: Pertama, Penerapan Syûra dalam Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) tidak terlepas dari alat kelangkapan DPRD, yang mencakup pada prakarasa pembuatan, pembahasan rancangan, dan persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan daerah. Kedua, Penerapan Syûra dalam Rapat Komisi adalah sangat tertutup dan perbedaan pendapat dikalangan para anggota sangat dominan. Ketiga, Penerapan Syûra dalam Rapat Paripurna adalah selalu bersifat terbuka dan selalu menggunakan voting setiap pengambilan keputusannya. Hubungan prinsip syūrā dengan proses musyawarah di DPRD Kota Bandung: Pertama, pemetaan prinsip syûrâ bahwa prinsip ini berasal perintah al-Quran. Prinsip ini adalah persamaan, kebebasan, dan keadilan. Kedua, Perasamaan, syûrâ dan demokrasi dilihat dari: a). Kedaulatan Rakyat, b). Suara Mayoritas (al-Aktsariyyah), c). Voting (al-Tashwit), d). Mufakat. Ketiga, Perbedaan Syûrâ dan demokrasi dilihat dari: a). Penetapan keputusan, b). Medan Tanggung Jawab, c). Proses Syûrâ (Musyawarah), d). Keikutsertaan Eksekutif dalam Musyawarah (Syûrâ), e.) Penyelesaian sengketa kewenangan antara Legislatif dengan Eksekutif

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Penerapan Prinsip Syûrâ; DPRD;
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Pidana Islam, Jinayat
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Rizal Mohamad Sihabudin
Date Deposited: 10 Oct 2019 07:54
Last Modified: 10 Oct 2019 07:54
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/25243

Actions (login required)

View Item View Item