Pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemeliharaan Jalan di Desa Jatimekar sesuai dengan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 ditinjau dari Prespektif Siyasah Dusturiyah

Humairoh, Irma (2014) Pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemeliharaan Jalan di Desa Jatimekar sesuai dengan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 ditinjau dari Prespektif Siyasah Dusturiyah. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_Cover.pdf

Download (303kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_Abstrak.pdf

Download (295kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_Daftar Isi.pdf

Download (189kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_Bab1.pdf

Download (571kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_Bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (601kB)
[img] Text (BAB III)
6_Bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (544kB)
[img] Text (BAB IV)
7_Bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (190kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (402kB)

Abstract

Undang-undang No. 38 tetang Jalan merupakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam menangani pemeliharaan pembangunan jalan. Dalam undang tersebut telah disebutkan bahwa mengenai pemeliharaan jalan yang diberikan kewajiban untuk pemeliharaan pembangunan sesuai dengan pasal 1 adalah pemerintah pusat yang kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah khususnya di Kabuapten Sumedang itu sendiri untuk mengurusi rumah tanggnya. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh PP No. 34 Tahun 2006 tentang jalan. Kemudian setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah sehingga pemerintah daerah semakin leluasa dan lebih bertanggung jawab dalam mengurusi segala aspek permasalahan yang ada dalam daerahnya. Tujuan penelitan ini adalah untuk menjawab pertanyan-pertanyaan yang diajukan, yaitu: Bagaiamana pelaksanaan tugas pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemeliharaan Jalan di desa Jatimekar; Apa yang menjadi kendala pemerintah Kabupaten Sumedang untuk merealisasikan pemeliharan jalan di desa Jatimekar; dan Bagaimana upaya pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pemeliharaan jalan di desa Jatimekar. Penelitian bertitik tolak dari kerangka pemikiran bahwa pengertian siyasah dusturiyah adalah pengaturan dan pengendalian pemerintah dalam bernegara untuk mencapai kemaslahatan. Dasar hukum dalam pemberdayaan kehidupan bernegara adalah al-Qur‟an, al-Sunnah dan ijma serta ijtihad. Ijma melahirkan peraturan perundang-undangan sebagaimana lahirnya peraturan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dimana metode ini digunakan untuk menggambarkan kandungan data. Data primernya adalah UU No. 38 Tahun 2004 tetang Jalan serta data yangdiperoleh dari dinas PU Kabupaten Sumedang. Metode penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang tidak memerlukan suatu perhitungan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, catatan lapangan, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulakan bahwa pelaksanaan pemerintah dalam merealisasikan pemeliharaan jalan masih belum maksimal. Disebabkan karena terjadinya dana yang sedikit sehingga dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan belum maksimal dan mengalami keterlambatan dalam merealisasikannya. Dan pemerintah menghimbau masyarakat setempat khususnya di desa Jatimekar untuk ikut berperan dalam pemeliharaan jalan tersebut. Namun konsepan asas yang tercantum dalam UU No. 38 tahun 2004 sesuai dengan Konsep Siyasah Dusturiyah yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Pemerintah; Undang-undang No. 38 Tahun 2004; Siyasah dusturiyah;
Subjects: Law > Organization and Management of Law
Law > Legal Systems
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Siyasah
Depositing User: Rizal Mohamad Sihabudin
Date Deposited: 14 Oct 2019 01:31
Last Modified: 14 Oct 2019 01:31
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/25439

Actions (login required)

View Item View Item