Pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandung nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan terkait kendaraan wajib uji kir

husaeni, abdul rahman (2019) Pelaksanaan peraturan daerah Kota Bandung nomor 16 tahun 2012 tentang penyelenggaraan perhubungan dan retribusi di bidang perhubungan terkait kendaraan wajib uji kir. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
[1] Cover.pdf

Download (231kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
[2] ABSTRAK.pdf

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
[3] Daftar Isi.pdf

Download (37kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
[4] Bab 1.pdf

Download (107kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
[5] Bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (121kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
[6] Bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (168kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
[7] Bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (119kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
[8] Daftar Pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (181kB) | Request a copy

Abstract

Pengujian kendaraan bermotor disebut juga uji kir adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor. Dalam Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian. Melalui mekanisme pelaksanaan peraturan, Pemerintah Daerah Kota Bandung menjadi garda terdepan sebagai penjaga dan penafsir peraturan. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami prosedur pelaksanaan, faktor penyebab terjadinya pelanggaran, dan tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap pasal 67 peraturan daerah kota Bandung Nomor 16 tahun 2012 terkait kendaraan wajib uji berkala. Penelitian ini Pada intinya mengenai setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah/ pemangku kekuasaan baik itu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif harus didasaran untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (iqamah al-mashalih wa izalah al-mafasid). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Hasil kesimpulan dari penelitian ini adalahProsedur pelaksanaan Dalam pasal 67 Perda Kota Bandung Nomor 16 tahun 2012 tentang kendaraan wajib uji berkala berbunyi: Setiap kendaraan bermotor yang di operasian di jalan, harus memenuhi persyaratan layak jalan dan pengujian secara berkala. Dan beberapa faktor pelanggaran yang meliputi, antara lain : faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan dan sarana prasarana, dan faktor kondisi alam. Dalam tinjauan Siyasah Dusturiyah dilihat dari sudut pandang hirarki perundang undangan tanggung jawab pihak UPT pengujian kendaraan bermotor merupakan subtansi yang saling berkaitan antara tujuan dan tanggung jawab dengan aturannya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Uji Kir;Faktor Pelanggaran; Efektivitas;
Subjects: Accounting > Public Accounting
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: abdul rahman husaeni
Date Deposited: 19 Nov 2019 02:12
Last Modified: 19 Nov 2019 02:41
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/27454

Actions (login required)

View Item View Item