Tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) undang undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional perspektif hukum pidana islam

Salamuddin, Muhammad (2017) Tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) undang undang no. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional perspektif hukum pidana islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (131kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (174kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (144kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (318kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (450kB)
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (493kB)
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (157kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (181kB)

Abstract

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, sebab biasanya kualitas kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Namun sayangnya hal ini tidak disadari betul oleh masyarakat, sebab masih banyak masyarakat yang menganggap pendidikan bukan hal yang utama dalam mencapai kesejahteraan hidup. Penelitian ini bertujuan untuk, 1) Mengetahui Bagaimana tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional Prespektif Hukum Pidana Islam. 2) Untuk mengetahui Bagaimana sanksi pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam pasal 67 ayat (1) Undang-undang No.20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Prespektif Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori. Kaidah Fiqih, الأصل فى النهى للتحريم, pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآَيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ (105) Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka Itulah orang-orang pendusta. Hasil pembahasan penulisan ini menunjukan Tindak Pidana Pemalsuan Ijzah Dalam Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Prespektif Hukum Pidana Islam adalah hukuman yang tidak ditetentukan oleh syara’,melainkan diserahkan kepada ululamri. Baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam mennetukan hukuman tersebut penguasa hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang sebebrat-beratnya. Pada dasarnya hukuman ta’zir tidak memiliki batasan hukuman. Seperti halnya tidak ada batasan dalam perbuatan kriminal dan bentuk hukumannya. Begitu juga tidak semua perbuatan maksiat termasuk pada hukuman had dan qishas pada hukum islam. Maka diperlukan ijtihad seorang Imam atau Qadhi dalam menetapkan suatu hukuman ta’zir.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: pemalsuan ijazah; tindak pidana; sistem pendidikan nasional
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Pidana Islam, Jinayat
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Pidana Islam
Depositing User: Ilham Nurfauzi
Date Deposited: 21 Feb 2020 16:20
Last Modified: 21 Feb 2020 16:20
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/29728

Actions (login required)

View Item View Item