Penegakan hukum terhadap kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari dihubungkan dengan pasal 107 ayat 2 undang undang nomor 22 ahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: Studi kasus di wilayah hukum polrestabes Bandung tahun 2013-2016

Karim, Abdul (2017) Penegakan hukum terhadap kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari dihubungkan dengan pasal 107 ayat 2 undang undang nomor 22 ahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: Studi kasus di wilayah hukum polrestabes Bandung tahun 2013-2016. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (162kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (166kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (249kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (427kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (499kB)
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (607kB)
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (174kB)
[img] Other (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.txt
Restricted to Registered users only

Download (0B)

Abstract

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran dan keselamatan berlalu lintas. Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai alat transportasi harus memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Salah satunya harus memenuhi ketentuan Pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari. Namun, di wilayah hukum Polrestabes Bandung ketentuan Pasal tersebut masih banyak dilanggar, meskipun termasuk jenis tindak pidana ringan namun pelaku pelanggarannya tidak bisa ditolelir dan kasusnya mengalami peningkatan signifikan dalam kurun waktu 2013 sampai dengan tahun 2016. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan, penerapan sanksi pidana, kendala dan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung untuk melakukan penegakan hukum terhadap kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum ( Legal structure), substansi hukum (Legal Substance), dan budaya hukum (Legal Culture). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (living law) yang dianut dalam suatu masyarakat serta Pasal 107 ayat (2) UU LLAJ. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deksriptif analitis yaitu memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif artinya dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara mengkaji penerapan kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, data yang dihasilkan adalah pengamatan dari pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap kewajiban pengendara sepeda motor menyalakan lampu utama pada siang hari yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 107 ayat (2) masih belum efektif mengingat kesadaran hukum masyarakat dan kinerja aparat yang belum maksimal. Penegakan hukum bagi pelanggar berupa penerapan sanksi pidana tilang. Kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya sumber daya manusia aparat penegak hukum dan faktor masyarakat, kendaraan serta jalan. Adapun upaya yang dilakukan Satlantas Polrestabes Bandung yaitu melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam melakukan operasi zebra, simpatik lodaya, patuh dan pemeriksaan insidental, selain itu melakukan sosialisasi, dan program Dikmas Lantas.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: penegakan hukum; kewajiban pengendara bermotor; tata tertib lalu lintas
Subjects: Law
Constitutional and Administrative Law
Constitutional and Administrative Law > Structure, Powers, Functions of Government
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Ilham Nurfauzi
Date Deposited: 26 Feb 2020 03:59
Last Modified: 26 Feb 2020 03:59
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/29840

Actions (login required)

View Item View Item