Tolok ukur penetapan jabatan eselon V pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi

Albian, Nandang (2006) Tolok ukur penetapan jabatan eselon V pada Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
COVER.pdf

Download (78kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf

Download (67kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
DAFTAR ISI.pdf

Download (66kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (111kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (149kB)
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (211kB)
[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (68kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (71kB)

Abstract

Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, yang sacara garis besar merupakan penjabaran mengenai kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dari Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan. Mengingat semakin meningkatnya kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, mengakibatkan dampak yang sangat besar terhadap sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Sukabumi dan merupakan beban/masalah yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Salah satu konsekuensi dari hal tersebut, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 84 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melakukan penataan kepegawaian yang disesuaikan dengan kelembagaan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, antara lain menetapkan adanya Jabatan Struktural Eselon V pada Perengkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, yang dalam pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukabumi. Adapun yang menjadi tolok ukur Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam menetapkan adanya Jabatan Struktural Eselon V tersebut, adalah kewenangan Kabupaten Sukabumi (Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi), sedangkan menurut Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, bahwa keberadaan Jabatan Struktural Eselon V tersebut dilaksanakan paling lambat sampai dengan akhir bulan Desember 2001. Tetapi pada kenyataannya, sampai penulisan ini disusun (antara bulan September s/d bulan November 2003) belum ada perubahan/penggantian terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud. Artinya, Keputusan Bupati tersebut telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000. Berkaitan dengan uraian diatas, maka perlu adanya pencabutan secara menyeluruh terhadap semua Keputusan Bupati yang substansinya mengatur tentang penetapan Jabatan Struktural Eselon V, untuk kemudian diadakan perubahan/penggantian yang disesuaikan dengan ketentuan yang baru.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: penetapan jabatan eselon V; Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
Subjects: Political dan Government Science
Political dan Government Science > Geographic Treatment of Structure of Government
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr. Jajang Burhanudin
Date Deposited: 10 Feb 2016 07:58
Last Modified: 22 Aug 2019 04:21
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/345

Actions (login required)

View Item View Item