Pelaksanaan ganti rugi pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditinjau dari aspek Siyasah Dutsuriyah

Anjani, Lusi (2020) Pelaksanaan ganti rugi pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ditinjau dari aspek Siyasah Dutsuriyah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (138kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (105kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (107kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (648kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (638kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (242kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (578kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (113kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (330kB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan ganti rugi terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan permasalahan yang banyak sekali ditemui hampir disetiap pembangunan yang melibatkan tanah warga masyarakat didalamnya, begitu pun pada pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, hal tersebut dikarenakan tanah merupakan objek yang sangat penting untuk kehidupan manusia dimana peranannya dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Kebijakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum saat ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Pelaksanannya dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini dilakukan dengan memperhatikan peran dan fungsi tanah dalam kehidupan manusia serta prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas tanah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kendala dan upaya yang ada dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Waduk Jatigede serta pelaksanaan pemberian ganti rugi pada pembangunan waduk Jatigede Kabupaten Sumedang menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang ditinjau dari aspek siyasah dutsuriyah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif yakni menggambarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan di masyarakat berdasarkan hasil penggalian fakta secara langsung terhadap objek penelitian. Pendekatannya adalah yuridis normatif karena pada dasarnya penelitian ini mencakup keseluruhan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Waduk Jatigede pada dasarnya sudah mengacu pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Bentuk ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat berupa uang, sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pemerintah dalam mengatasi persoalan ganti rugi, melalui Panitia Pengadaan Tanah menitipkan besar ganti rugi yang akan diberikan ke Pengadilan Negeri, sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ditinjau dari perspektik siyasah dutsuriyah bahwa setiap pembangunan untuk kepentingan umum harus bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai warga masyarakat dalam negara hukum indonesia.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Ganti Rugi; Pengadaan Tanah; Kepentingan Umum
Subjects: Constitutional and Administrative Law > Basic Instrument of Indonesia
Constitutional and Administrative Law > Structure, Powers, Functions of Government
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Lusi Anjani
Date Deposited: 16 Nov 2020 02:22
Last Modified: 16 Nov 2020 02:22
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/34975

Actions (login required)

View Item View Item