Implementasi kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelelenggaraan pemerintahan desa dihubungkan dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat 2 Huruf A: di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut

Adawiyah, Esti (2019) Implementasi kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelelenggaraan pemerintahan desa dihubungkan dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Pasal 26 Ayat 2 Huruf A: di Desa Neglasari Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (108kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (113kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (357kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (358kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (308kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (230kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (435kB) | Request a copy

Abstract

Penyelenggraan pemerintah desa merupakan ujung tombak dari pemerintah pusat. Pemerintah desa merupakan salah satu unsur penyelenggraan pemerintahan ditingkat desa. berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 2 huruf a, bahwa kewenangan kepla desa yaitu memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Di desa Neglasari kepala desa dalam memimpin penyelenggraan pemerintah sudah melaksanakan tugasnya berdasarkan Undang-undang namun ada beberapa pelaksanaan yang belum maksimal diantaranya pelayanan publik yang belum optimal, aparat desa yang belum professional serta kelembagaan desa yang masih perlu peningkatan kapasitas. Tujun penelitin ini adalah: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. 2) Mengetahui apa saja hambatan kewenangan kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. 3) Mendeskripsikan tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Kewenangan Kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa siyasah dusturiyah merupakan hubungan antara pemimpin dengan rakyat dimana keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dalam bingkai kelembagaan yang ada di masyarakat. Selain itu penelitian ini berdasarkan kaidah Fiqhiyah tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh imam harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk golongan atau diri sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu metode penelitian yang menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan: 1) Kepala desa Neglasari dalam menyelenggaraan pemerintahan desa sudah menjalankan tugasnya. Adapun upaya yang dilakukakan yaitu: a) Kepala Desa Neglasari dalam memimpin penyelenggarakan pemerintahan desa sedang dalam pembenahan sesuai dengan struktur organisasi yang ada di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. b) Dari segi pemberdayaan Kepala Desa Neglasari sudah mampu membuat antusias masyarakat dalam melakukan gotong-royong. c) Aparat Pemerintah Desa Neglasari sudah memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas-tugasnya meskipun belum cukup baik. 2) Kendala-kendala yang dihadapi Kepala Desa Neglasari dalam Memimpin Penyelenggaraan pemerintah yaitu: a) kurang mengenalnya teknologi tepat guna seperti masih kurangnya Komputer dan akses internet yang masih terbatas. b) Aparatur desa sudah memberikanpelayanan yang sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) namun masih ada kekurangan yang dirasakan oleh masyarakat. c) Sumber daya manusia yang kurang berkualitas yang mempengaruhi pembangunan desa Negalasari. d) Masih ada masyarakat yang pro dan kontra dengan kinerja kepala desa Neglasari. 3) Berdasarkan tinjauan siyasah dusturiyah Kepala desa sebagai pemimpin sekaligus penyelenggara pemerintahan desa haru berdasarkan kemaslahatan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kepala desa; kepemimpinan; penyelanggaraan pemerintahan;
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam
Constitutional and Administrative Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Esti Adawiyah
Date Deposited: 08 Jan 2021 09:24
Last Modified: 08 Jan 2021 09:24
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/36199

Actions (login required)

View Item View Item