Penegakan hukum tindak pidana Pemilu terhadap keterlibatan kampanye kepala desa dikaitkan dengan undang-undang no 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Jawa Barat tahun 2018

[Syahputra, Agung Restu (2020) Penegakan hukum tindak pidana Pemilu terhadap keterlibatan kampanye kepala desa dikaitkan dengan undang-undang no 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Jawa Barat tahun 2018. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (149kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (98kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (108kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (332kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (394kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (275kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (106kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarputaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (181kB) | Request a copy

Abstract

Pelanggaran pidana keterlibatan kepala desa dalam kampanye salah satu paangan calon merupakan tindak pidana ringan dalam hukum pidana, laranganketerlibatan Kepala Desa dalam Kampanye salah satu pasangan calon diatur dalam pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. sanksi yang diberikan kepada Kepala Desa di ataur dalam pasal 71 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang di lakukan Kepala Desa dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota dan untuk mengetahui kedudukan dan upaya Gakkumdu (Sentra Penegakan Hukum Terpadu) terhadap penegakan hukum tindak pidana pemilu di Jawa Barat. Penelitian dilakuakan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, pada penelitian ini menggarambarkan masalah atau memusatkan pada permasalahan Kepala Desa yang terlibat dalam kampanye atau mendukungsalah satu pasangan calon dalam pemilukada di Jawa Barat, kemudian diperoleh data lalu dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Metode pendekatan yang digunakan yuridis-empiris, memadukan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang penulis teliti dilapangan guna mengetahui penegakannya. Metode analisis data yang digunakan deskritif kuaalitatif, data yang dihasilkan dari observasi dilapangan dan wawancara kepada para pihak yang terkait, selanjtnya dianalisa secara kualitatif.Hasil penelitian penegakan pelanggaran pemilu atas keterlibatan Kepala Desa dalam kampanye, penegak hukum dalam hal ini Bawaslu (Gakkumdu) telah melakukan Sosialisasi kepada Kepala Desa dan memperketat pengawasan di tingkat kecamatan di seluruh Jawa Barat, namun pelanggaran masih terjadi karena kesadaran hukum yang kurang dalam hal ini Kepala Desa dan Mayarakat.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu; Keterlibatan Kampanye Kepala Desa; di kaitakan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; di Jawa Barat Tahun 2018;
Subjects: Criminal Law
Criminal Law > Trials, Criminal Courtroom Procedure
Criminal Law > Specific Jurisdictions and Areas
Criminal Law > Criminal Procedure of Indonesia
Criminology
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Agung Restu Syahputra
Date Deposited: 15 Feb 2021 00:43
Last Modified: 15 Feb 2021 00:43
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/37033

Actions (login required)

View Item View Item