Implikasi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkara dispensasi kawin : Studi kasus di Pengadilan Agama Ngamprah

Fahad, Faisal (2021) Implikasi pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap perkara dispensasi kawin : Studi kasus di Pengadilan Agama Ngamprah. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (227kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (212kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (103kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB 1)
4_bab1.pdf

Download (231kB) | Preview
[img] Text (BAB 2)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (348kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 3)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (343kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (214kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (177kB) | Request a copy

Abstract

Batas usia perkawinan merupakan batas usia minimal seseorang untuk melangsungkan perkawinan baik untuk laki-laki maupun perempuan, di indonesia mengenai batas usia perkawinan ini sudah diatur Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu: “pekawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Dengan adanya perubahan ini tentunya akan memberikan dampak atau implikasi baik kepada masyarakat maupun Pengadilan agama khusunya pada permohonan dispensasi kawin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi atau dampak dari perubahan batas usia perkawinan untuk perempuan di pengadilan agama dan efektifitas dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun Tentang Perkawinan dalam mencegah perkawinan di usia dini. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskiptif analisis dengan pendekata nyuridis normatif. Metode deskiptif analisis adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Sementara itu penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yaitu pendekatan dengan melakukan pengkajian dan Analisa terhadap implikasi di terapkannya pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan hasil temuan yang di dapatkan dapat di simpulkan bahwa: 1) Setelah adanya perubahan batas usia perkawinan unuk perempuan berdampak pada meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama ngamprah, 2) meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan 90% di kabulkan oleh majelis hakim sehingga hal tersebut tidak efektif dalam mencegah perkawinan di uisia dini.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Dispensasi Kawin; Implikasi pasal; Nikah dini
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan, Pernikahan menurut Islam
Constitutional and Administrative Law > Revision and Amandement
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Prgram Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Depositing User: Faisal Fahad
Date Deposited: 30 Mar 2021 02:40
Last Modified: 30 Mar 2021 02:40
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/38388

Actions (login required)

View Item View Item