Anotasi putusan dispensasi kawin pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumedang

Gumilar, Cahya (2021) Anotasi putusan dispensasi kawin pasca diberlakukannya undang-undang nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumedang. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (165kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (201kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (307kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (751kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (996kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (580kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (278kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
8_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (439kB) | Request a copy

Abstract

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di Pengadilan Agama Sumedang terjadi kenaikan angka yang signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin. Hal ini disebabkan oleh batas usia kawin bagi wanita yang dinaikkan menjadi 19 (Sembilan belas) tahun. Dispensasi kawin merupakan bentuk solusi pengecualian dan penyimpangan terhadap batas minimum usia perkawinan yang sudah seharusnya diajukan dengan alasan yang sangat mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka dari itu permohonan dispensasi kawin tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang permohonan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Sumedang dalam mengabulkan dan menolak perkara dispensasai kawin serta upaya hakim mencegah perkawianan di bawah umur pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sumedang. Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan pokok yang dapat diajukan oleh para pihak dan juga yang dapat dikabulkan oleh hakim, yang membuat izin dispensasi kawin masih terbuka lebar dengan menggunakan alasan apapun. Karena alasan melalui dispensasi dapat dibenarkan, namun penerapannya tetap harus berlandaskan parameter yang jelas agar tidak terjadi pertentangan antara pemberi dispensasi dengan tujuan dari peraturan tersebut. Metode ini menggunakan metode penelitian analisis isi (content analisis) dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penafsiran yang difokuskan pada pandangan hakim mengenai penetapan Pengadilan Agama Sumedang dan peraturan Perundang-undangan sedangkan jenis data dalam penulisan skripsi ini yaitu data kualitatif. Teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian serta wawancara terhadap Hakim Pengadilan Agama Sumedang dan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini belum ada perubahan yang siginifikan, alasan yang sering dikemukakan di dalam permohonan dispensasi kawin adalah Hubungan keduanya sudah sangat dekat dan calon mempelai sudah siap untuk menikah secara materil, mental dan fisik serta hubungan calon mempelai sudah dikhawatirkan, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan, menggunakan pertimbangan telah terbukti dalil-dalil permohonan di persidangan dengan menggunakan konsep mashlahah mursalah sedangkan dalam mencegah perkawinan di bawah umur hakim menolak dispensasi kawin karena melihat dari kesiapan mental dan fisik calon mempelai yang belum siap untuk menikah, serta hubungan calon mempelai masih bisa diarahkan oleh orangtua dan usia calon mempelai masih terpaut kecil. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih multitafsir karena belum ada alasan pokok yang seharusnya dapat diajukan, hal ini memicu banyaknya permohonan dispensasi dengan berbagai macam alasan yang kurang urgen yang mengakibatkan masih legalnya perkawinan di bawah umur.

Item Type: Thesis (Sarjana)
Uncontrolled Keywords: Dispensasi Kawin; Batas Usia Kawin
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan, Pernikahan menurut Islam
Constitutional and Administrative Law > Revision and Amandement
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Prgram Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Depositing User: Cahya Gumilar
Date Deposited: 28 May 2021 03:04
Last Modified: 28 May 2021 03:04
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/39610

Actions (login required)

View Item View Item