Analisis Prioritas Naskah Akademik Dan Usulan Raperda Dprd Provinsi Jawa Barat

Engkus, Engkus (2016) Analisis Prioritas Naskah Akademik Dan Usulan Raperda Dprd Provinsi Jawa Barat. Analisis Prioritas Naskah Akademik Dan Usulan Raperda Dprd Provinsi Jawa Barat, -. pp. 1-73. ISSN -

[img]
Preview
Text
005. 2016 ANALISIS PRIORITAS RAPERDA JABAR 2016 (jadi).pdf

Download (542kB) | Preview
Official URL: http://lib.uinsgd.ac.id/

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Naskah Akademik, jawa barat
Subjects: Public Administration
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Negara
Depositing User: Users 30 not found.
Date Deposited: 02 Aug 2017 06:31
Last Modified: 29 Jan 2018 05:56
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/4037

Actions (login required)

View Item View Item