Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan persperktif Siyasah Maliyah: Studi kasus di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung

Anggraeni, Mira (2021) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan persperktif Siyasah Maliyah: Studi kasus di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (290kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (373kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (198kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
4_bab1.pdf

Download (723kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
5_bab2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (826kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
6_bab3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (391kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
7_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (716kB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
8_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (198kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (297kB) | Request a copy

Abstract

Pajak merupakan pendapatan negara paling besar, salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang mana dibayarkan langsung oleh wajib pajak yang memiliki atau menikmati hak atas tanah dan bangunan diatasnya seperti yang tertuang dalam Perda Kab. Bandung Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah. Penerimaan PBB dapat dikatakan efektif apabila pencapaian hasil telah sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi berbeda halnya dengan di Desa Nagrog, bahwa realisasi penerimaan PBB pada 3 (tiga) tahun terkahir 2018-2020 memperoleh hasil yang tidak efektif. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui implementasi dasar hukum pajak daerah, faktor yang menjadikan tidak efektifnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, dan tinjauan Siyasah Maliyah terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan, teori Perpajakan, dan teori Siyasah Maliyah yang menyangkut tentang prinsip keadilan dan prinsip maslahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan yaitu data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dapat mengahsilkan beberapa kesimpulan: pertama Peraturan Daerah Kab. Bandung No 17 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah menjadi payung hukum dalam pelaksanaan PBB di Kab. Bandung khususnya di Desa nagrog. Di Desa Nagrog Kebijakan ini belum terimplementasi sepenuhnya, dibuktikan dengan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dilihat dari data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Nagrog tahun 2018-2020 yang belum efektif. Kedua Faktor penyebab tidak efektifnya penerimaan Pajak bumi dan Bangunan di Desa Nagrog, diantaranya: 1) Terdapat banyak data yang tidak valid, 2) Banyak yang tidak sesuai di NJOP, 3) KUrangnya kesadarabn wajib pajak akan pembayaran PBB, 4) Banyak subjek yang tidak mau menerima SPPT tersebut karena banyak perbedaan, nama, subjek, luas, objek. Ketiga Kebijakan ekonomi Islam langsung diarahkan pada setiap individu dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokok mereka secara menyeluruh. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan kelompok, dan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Dalam siyasah Maliyah fungsi kebijakan ekonomi Islam diarahkan langsung pada setiap pemangku kebijakan dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan maslahah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Implementasi; Kebijakan; Efektivitas Penerimaan PBB
Subjects: Public Finance > Fiscal Policy, Public Borrowing, Debt, Expenditure
Constitutional and Administrative Law
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah)
Depositing User: Mira Anggraeni
Date Deposited: 24 Aug 2021 01:08
Last Modified: 24 Aug 2021 01:08
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/42106

Actions (login required)

View Item View Item