Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2020 di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon

Rewaldhi, Mochammad Reza (2021) Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa tahun 2020 di Desa Kaligawe Wetan Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon. PAPATUNG, 5 (15). ISSN 2715-0186

[img]
Preview
Text
Mochammad Reza Rewaldhi Upload Perpus UIN.pdf

Download (367kB) | Preview
[img] Text
LoA_PAPATUNG_Mochammad Reza Rewaldhi.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (55kB) | Request a copy
Official URL: http://ejournal.goacademica.com/index.php/japp/

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Kaligawe Wetan serta peran BPD dalam mewujudkan Akuntabilitas ADD. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif. Hasil Penelitian didapat bahwa Peran BPD dalam tahap perencanaan ADD di Desa Kaligawe Wetan adalah menyampaikan aspirasi masyarakat dalam Musrembangdes dan peran BPD dalam pengambilan keputusan pada tahap perencanaan pembangunan yang akan direalisasikan lalu keputusan tersebut dituangkan dalam Perdes yang telah disepakati dengan Pemerintah Desa. Pada pelaksanaan Alokasi Dana Desa BPD juga berperan sebagai lembaga pengawas kegiatan, sedangkan pada tahap pertanggungjawaban ADD, BPD mempunyai kewajiban untuk mendelegasikan bahwa pelaksanaan ADD harus berjalan dengan dengan aturan yang berlaku. This study analyzes how the management of the Village Fund Allocation is carried out by the Kaligawe Wetan Village Government and the role of the BPD in realizing ADD Accountability. The research method used by the researcher is descriptive method. The results of the study found that the role of the BPD in the ADD planning stage in Kaligawe Wetan Village was to convey the aspirations of the community in the Musrembangdes and the role of the BPD in making decisions at the development planning stage which will be realized and then the decision is set forth in a village regulation that has been agreed with the village government. In the implementation of the Village Fund Allocation, the BPD also acts as a supervisory agency for activities, while at the ADD accountability stage, the BPD has the obligation to delegate that the implementation of ADD must run according to the applicable rules.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Badan Permusyawaratan Desa; Akuntabilitas; Alokasi Dana Desa
Subjects: Social Interaction, Interpersonal Relations
Communities
Communities > Structure Communities
Economic of Land and Energy > Public Ownership of Land
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Publik
Depositing User: Mochammad Reza Rewaldhi
Date Deposited: 07 Apr 2022 01:33
Last Modified: 07 Apr 2022 01:34
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/50124

Actions (login required)

View Item View Item