Pengaruh Implementasi Peraturan Gubernur Jabar Nomor 81 Tahun 2009 tentang Rasionalisasi PNS terhadap Efektivitas Pemberian Rekomendasi Hak Pensiun Dini oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat

Asep Saepurrohmat, Asep (2013) Pengaruh Implementasi Peraturan Gubernur Jabar Nomor 81 Tahun 2009 tentang Rasionalisasi PNS terhadap Efektivitas Pemberian Rekomendasi Hak Pensiun Dini oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (60kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (290kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (221kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I SD III)
4_bab1sd3.pdf

Download (399kB) | Preview
[img] Text (BAB IV)
5_bab4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (619kB)
[img] Text (BAB V)
6_bab5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (230kB)
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
7_daftarpustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (37kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Implementasi Pergub Nomor 81 Tahun 2009 Tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil Terhadap Efektivitas Pemberian Rekomendasi Hak Pensiun Dini oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat”. Berdasarkan fenomena yang terjadi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mengenai adanya intensitas dan konsistensi komunikasi yang belum optimal, sumberdaya yang terbatas, serta kualitas dan kuantitas hasil kerja yang belum sesuai dengan tujuan Pergub Nomor 81 Tahun 2009 Tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Implementasi Pergub Nomor 81 Tahun 2009 Tentang Rasionalisasi PNS Terhadap Efektivitas Pemberian Rekomendasi Hak Pensiun Dini oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplanasi. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi, wawancara dan penyebaran angket dengan teknik pengambilan sampel simple random sampling dengan jumlah responden sebanyak 50. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis uji validitas, uji realibilitas, uji korelasi, analisis regresi berganda empat prediktor, perhitungan koefisien determinasi serta daikhiri dengan uji hipotesis untuk menghitung seberapa besar pengaruh Implementasi Pergub Nomor 81 Tahun 2009 Tentang Rasionalisasi PNS Terhadap Efektivitas Pemberian Rekomendasi Hak Pensiun Dini oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh hasil persamaan regresi berganda adalah Y=12,605+0,663 X_1+0,578〖 X〗_2+0,445 X_3+0,609 X_4, apabila nilai implementasi Pergub nomor 81 tahun 2009 tentang Rasionalisasi PNS naik satu satuan maka nilai rata-rata efektivitas pemberian rekomendasi hak pensiun dini akan bertambah 0,663 +0,578+0,445 +0,609 = 2,295. Hasil pengujian nilai koefisiensi determinasi pengaruh komunikasi terhadap efektivitas pemberian rekomendasi hak pensiun dini adalah sebesar 78,67%. Hasil pengujian nilai koefisiensi determinasi pengaruh sumber daya terhadap efektivitas pemberian rekomendasi hak pensiun dini adalah sebesar 63,1% Nilai koefisiensi determinasi pengaruh disposisi terhadap efektivitas pemberian rekomendasi hak pensiun dini adalah sebesar 67,9%. Nilai koefisiensi determinasi pengaruh struktur birokrasi terhadap efektivitas pemberian rekomendasi hak pensiun dini adalah sebesar 77,4%. Hasil dari analisis korelasi antara implementasi Pergub nomor 81 tahun 2009 tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil dengan efektivitas pemberian rekomendasi hak pensiun dini sebesar 0,916 yang berarti hubungan tersebut sangat kuat. Perhitungan koefisien determinasi menunjukan perolehan sebesar 83,9%. Sedangkan dari uji hipotesis diperoleh Fhitung > Ftabel (58,63> 3,77) maka Ha diterima dan Ho ditolak. Dengan demikian korelasi antara antara implementasi Pergub nomor 81 tahun 2009 tentang Rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil dengan efektivitas pemberian rekomendasi hak pensiun dini adalah signifikan.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: peraturan gubernur, rasionalisasi pns
Subjects: Public Administration
Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Program Studi Administrasi Negara
Depositing User: guriang akbar guriangakbar
Date Deposited: 18 Feb 2016 09:42
Last Modified: 25 Feb 2016 09:48
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/506

Actions (login required)

View Item View Item