Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.MU tentang implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil perspektif hukum Islam

Fauzi, Muhammad Ihsan (2018) Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.MU tentang implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil perspektif hukum Islam. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
1_cover.pdf

Download (174kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf

Download (125kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
3_daftarisi.pdf

Download (129kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
BAB I.pdf

Download (698kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (750kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (800kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
BAB IV SIMPULAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (196kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
daftrapustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (27kB) | Request a copy

Abstract

Muhammad Ihsan Fauzi, Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/Pta.Mu Tentang Implementasi Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Dalam Perkara Perceraian Pegawai Negeri Sipil Perspektif Hukum Islam. Menurut hukum Islam apabila isteri tertalak raj’i (perkawianan putus karena kehendak suami) maka batas pemberian nafkah kepada mantan isteri adalah selama masa iddah, apabila tidak zina atau nusyuz. Sedangkan menurut hukum negara kewajiban untuk memberikan ½ (seperdua) gaji mantan suami PNS (jika tidak ada anak) kepada mantan isteri akan hapus apabila isterinya tersebut menikah lagi dengan lelaki yang lain. Artinya batas waktu pemberian nafkah dari mantan suami PNS kepada mantan isteri adalah sampai mantan isteri menikah lagi (jika cerai dikehendaki dari pihak pria). Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana duduk perkara pada putusan No.4/Pdt.G/2014/PTA.MU, bagaimana pertimbangan hakim ketika menerapkan Pasal 8 PP No. 10 Thn 1983 jo. PP No. 45 Thn 1990 dalam putusan No.4/Pdt.G/2014/PTA.MU, dan bagaimana keterjaminan kehidupan bekas isteri PNS. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang duduk perkara pada putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.MU, dan tentang pertimbangan hakim memutus perkara Nomor 04/ Pdt.G/2014/PTA.MU, juga tentang keterjaminan kehidupan mantan isteri PNS dalam putusan No. 4/Pdt.G/2014 PTA. MU jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dan untuk mengetahui apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menerapkan hukum untuk produk pengadilan (putusan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yuridis dan penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data primer dan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti tentang pertimbnagan hakim yang mengimplementasikan Pasal 8 PP No. 10 Thn 1983 jo. PP No.45 Thn 1990 dalam perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai batas waktu pemberian nafkah. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan jenis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, bahwasanya Termohon/Penggugat Rekonvensi (isteri) tetap pada gugatan rekonvensinya yaitu supaya Majelis Hakim PTA Maluku menghukum Tergugat Rekonvensi (suami) dengan menerapkan PP No.10 Pasal 8 Thn 1983 jo. PP No.45 Thn1990 di dalam putusan dan dalam putusannya Majelis Hakim PTA Maluku Utara mengabulkan gugatan si isteri yaitu mantan isteri PNS harus dinafkahi sampai ia kawin. Maka jelas Majelis Hakim PTA Maluku utara menyalahi hukum acara di Peradilan Agama karena kedua PP tersebut bukan hukum acara, dalam KHI kewajiban suami terhadap isterinya yang dijatuhi talak hanya terbatas mengenai mut’ah, nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah, tidak sampai bekas isteri menikah lagi, dengan kata lain PTA Maluku Utara telah melampaui kewenangan Pengadilan, sebaiknya memberi nafkah ½ (seperdua) gaji tersebut menjadi disatukan kepada mut’ah disesuaikan dengan ketentuan Pasal 149 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: perceraian; keterjaminan
Subjects: Ethical Systems
Al-Qur'an (Al Qur'an, Alquran, Quran) dan Ilmu yang Berkaitan > Kumpulan Ayat-ayat dan Surat-surat Tertentu dalam Al-Qur'an
Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam > Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan, Pernikahan menurut Islam
Law > Comparative Law
Law > Law Reform
Adult Education > Adult Education in Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Prgram Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Depositing User: Muhammad Ihsan Fauzi Ihsan
Date Deposited: 26 Apr 2018 07:36
Last Modified: 26 Apr 2018 07:36
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/8675

Actions (login required)

View Item View Item