Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang Agama dan Implikasinya terhadap toleransi kehidupan beragama di Jawa Barat

Syarif, Nurrohman and Heryana, Rudy and Sahid, Asep Abdul (2015) Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang Agama dan Implikasinya terhadap toleransi kehidupan beragama di Jawa Barat. Project Report. UIN Bandung, Bandung. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM BIDANG AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TOLERANSI KEHIDUPAN BERAGAMA DI JAWA BARAT.pdf

Download (178kB) | Preview

Abstract

Jawa Barat yang masyarakatnya memeluk beragam agama tidak mungkin melepaskan diri dari penerapan kebijakan yang terkait dengan bidang kehidupan beragama, baik kebijakan pemerintah daerah maupun kebijakan pemerintah pusat. Hal itu ditempuh agar terjaminnya kebebasan beragama yang toleran. Namun demikian, mengingat agama dalam perwujudannya di masyarakat kerapkali, di satu sisi ia menjadi sumber nilai moral dan spiritual yang mendorong toleransi dan perdamaian, tapi di sisi lain ia juga kerap kali dijadikan sebagai sumbu pertikaian dan permusuhan, penerapan kebijakan pemerintah tersebut mendapatkan ragam tantangan. Penelitian ini merupakan penelitian tentang Kebijakan Pemerintah di Bidang Agama dan Implikasinya terhadap Tolernasi Kehidupan Beragama di Jawa Barat, dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana penerapan kebijakan pemerintah, baik pusat maupun daerah, di bidang agama, dan bagiamana pandangan atau respon pihak-pihak terkait terhadap kebijakan tersebut, serta faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Penelitian ini betitiktolak dari kerangka pemikiran bahwa toleransi kehidupan beragama dipengaruhi dua faktor yakni eksternal dan internal. Metode penelitian yang digunakan melalui dua cara. Cara pertama dengan meneliti sejumlah aturan atau kebijakan yang terkait dengan kehidupan beragama melalui pendekatan yuridis normatif, dan cara kedua dengan meneliti pandangan pihak-pihak yang terkait atau yang menjadi sasaran atau yang menjadi korban bagi kebijakan itu melalui pendekatan teologis antropologis. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, adanya inkonsistensi penerapan kebijakan pemerintah dalam bidang agama berupa standar ganda. Kedua, pandangan terbuka kelompok keagamaan terhadap kebijakan pemerintah di bidang senantiasa berhadapan dengan pandangan tertutup kelompok keagamaan lainnya. Ketiga, politik pragmatis ikut mempengaruhi inkonsistensi penerapan kebijakan pemerintah dalam bidang agama. Dan keempat, fatwa tentang penistaan agama cenderung ikut memprovokasi kelompok keagamaan untuk berpandangan tertutup. Keywords: Kebijakan Pemerintah, Bidang Agama, Toleransi dan Intolerasi Kehidupan Agama.

Item Type: Monograph (Project Report)
Uncontrolled Keywords: Kebijakan Pemerintah, Bidang Agama, Toleransi dan Intolerasi Kehidupan Agama
Subjects: Indonesia
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum
Depositing User: Dr. Nurrohman Syarif
Date Deposited: 23 May 2018 18:46
Last Modified: 23 May 2018 18:46
URI: http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/8795

Actions (login required)

View Item View Item