Penerapan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual berbasis Elektronik dengan perspektif Feminist Legal Method

Matahari, Yonagie (2024) Penerapan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual berbasis Elektronik dengan perspektif Feminist Legal Method. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_Cover.pdf Download (491kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (463kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (620kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (344kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik merupakan jenis kekerasan seksual yang melibatkan ranah siber banyak dialami oleh perempuan yakni bentuk Non-Consensual Dissemination Of Intimate Image (NCII) atau penyebaran konten intim. Dalam hal ini UU ITE diterapkan untuk sanksi pidana pelaku penyebaran konten intim, namun UU ITE tidak mengatur secara jelas terkait pelindungan korban. Kasus pada penelitian ini yakni tentang Non-Consensual Dissemination Of Intimate Image (NCII) di Kabupaten Pandeglang. Penerapan UU ITE pada kasus tersebut telah mengkaburkan pengalaman kekerasan seksual korban sebagai tindak pidana ITE. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Pengaturan kekerasan seksual berbasis elektronik di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2) Penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dengan Perspektif feminist legal method 3) Pelindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Penelitian ini menggunakan teori negara hukum yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, teori keadilan, dan teori feminis hukum. Teori yang digunakan penulis menggunakan elaborasi feminis legal method untuk menelaah pengaruh penerapan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam pelindungan hukum korban dengan mempertimbangkan pengalaman korban perempuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif yang terdiri dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Teknik studi kepustakaan yaitu memperoleh data dari buku-buku, literatur, studi lapangan, dan dokumen. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitif. Hasil penelitian ini adalah pasal yang digunakan pada kasus NCII Kabupaten Pandeglang adalah Pasal 27 ayat (1) yang merupakan kategori cyber-enabled crimes. Pasal tersebut merupakan duplikasi dari ketentuan pidana KUHP maka pasal 27 ayat (1) tidak memenuhi prinsip lex certa dan lex stricta. Selanjutnya, Feminist Legal Method pada kasus NCII di Kabupaten Pandeglang menelaah bahwa UU ITE telah gagal memberikan pelindungan terhadap korban sehingga UU ITE tidak memberikan pelindungan. Maka dengan menggunakan UU TPKS pengalaman korban KSBE akan mendapatkan pelindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 42 – Pasal 47 dan Pasal 69 UU TPKS. Kata Kunci: Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, Non-Consensual Dissemination Of Intimate Image (NCII), Feminist Legal Method, dan Pelindungan Hukum

Actions (login required)

View Item