Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan sesama Anak di wilayah Polda Jabar dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak

Adhistiyani, Nisya (2024) Penegakan Hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Persetubuhan sesama Anak di wilayah Polda Jabar dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_COVER.pdf Download (35kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_ABSTRAK.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_DAFTAR ISI.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_BAB I.pdf Download (301kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text (BAB III) 6_BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text (BAB IV) 7_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (60kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB)

Abstract

Penegakan hukum ialah suatu proses yang dilakukan upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman prilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pengaturan terhadap tindak pidana persetubuhan sesama anak diatur secara tegas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan data di Polda Jabar bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2019 sampai 2023 tindak pidana persetubuhan sesama anak masih banyak terjadi di masyarakat dan mengalami permasalahan ketidaksesuaian antara jumlah tindak pidana dengan jumlah penyelesaian tindak pidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak di wilayah Polda Jabar, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum, dan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang dialami. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggunakan UUD 1945 Pasal 1 ayat (3), UU No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, teori negara hukum, teori penegakan hukum, teori sistem peradilan pidana, dan teori kebijakan kriminal. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan yakni yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan dan studi dokumentasi yang mendukung penelitian penulis. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana persetubuhan sesama anak dibawah umur di Polda Jabar telah berupaya secara optimal dengan berpedoman pada hukum acara pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun belum optimal sebab masih banyak perkara yang belum terselesaikan. Adapun kendala-kendala hukum dalam dalam penegakan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan sesama anak adalah: kendala dalam tahap pemeriksaan korban, tidak adanya saksi yang melihat langsung kejadian, pencarian pelaku dan kurangnya ruangan khusus untuk pemeriksaan dan kurangnya penyidik perempuan. Dan upaya-upaya hukum yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi kendala tersebut adalah upaya penal yang sifatnya represif dan upaya non penal yang sifatnya preventif yaitu suatu bentuk pencegahan atau pengendalian.

Actions (login required)

View Item