Tindak pidana Money Laundry menurut pasal 3 JO pasal 2 ayat (1) UU NO. 8/2010 perspektif Hukum Pidana Islam

Silviyani, Sulis (2024) Tindak pidana Money Laundry menurut pasal 3 JO pasal 2 ayat (1) UU NO. 8/2010 perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (118kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (132kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (381kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (695kB)
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB)
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (325kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)

Abstract

Money Laundry adalah proses atau tindakan untuk menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh secara ilegal atau melalui kegiatan kriminal dengan cara melewatkan uang tersebut melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit dan kompleks sehingga sulit dilacak. Di Indonesia sendiri Money Laundry masih marak terjadi dan seakan-akan sudah dinormalisasi keberadaannya dalam pemerintahan Indonesia, sehingga berdampak pada kurangnya minat masyarakat untuk menggali dan mempelajari seputar Money Laundry karena masyarakat sudah muak dan tidak peduli. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Unsur Tindak Pidana Money Laundry dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010; Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur unsur Tindak Pidana pada Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU no 8 Tahun 2010; Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 2010. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori absolut, teori relatif, teori gabungan, dan teori ta’zir adalah konsep dalam Hukum Islam (syariah) yang merujuk pada jenis Hukuman atau sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur’an atau Hadist dalam Hukum Islam. Metodologi penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini tidak lain ialah metode analisis deskriptif yakni dengan pendeskripsian hasil penelitian dengan data yang dibuat sedemikian baik bersumber dari data primer maupun sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan study kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Unsur Tindak Pidana Money Laundry yang tercantum dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU No.8/2010 terbagi atas unsur subjektif dan unsur objektif, adanya unsur subjektif dengan adanya kata “setiap orang…” sedangkan adanya unsur objektif dengan adanya unsur kesalahan dalam Pasal tersebut. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU No.8/2010 berkenaan dengan hak kepemilikan dianggap suci dan harus dijaga dengan baik. Setiap tindakan yang merugikan harta kekayaan orang lain atau masyarakat secara umum dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang ditegakkan dalam Islam. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi Pidana yang diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 2 Ayat 1 UU No.8/2010 pelaku Tindak Pidana Money Laundry dalam hukum pidana Islam dihukumi dengan hukuman ta’zir bukan dengan hukuman hudud sehingga dalam penjatuhan hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau hakim dengan memperhatikan berbagai hal sehingga dapat diperoleh hukum yang sekiranya adil.

Actions (login required)

View Item