Ketidaksesuaian kebijakan Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan dihubungkan dengan Permenko Perekonomian no 1 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat

Ayu, Intan Puspita (2024) Ketidaksesuaian kebijakan Kredit Usaha Rakyat tanpa jaminan dihubungkan dengan Permenko Perekonomian no 1 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan kredit usaha rakyat. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER-1.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI-1.pdf Download (75kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (212kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II-1.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III-1.pdf Restricted to Registered users only Download (206kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV-1.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTKA.pdf Restricted to Registered users only Download (144kB) | Request a copy

Abstract

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu bentuk kredit atau pinjaman yang memberikan modal kerja dan investasi yang didukung dengan skema penjaminan terhadap usaha produktif. Program KUR khususnya ditujukan kepada usaha kecil dan menengah serta koperasi yang usahanya menguntungkan namun tidak memiliki agunan yang cukup yang dibutuhkan oleh perbankan. Program ini memberikan kemudahan akses pembiayaan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat disebutkan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang nominal pinjamannya dibawah 100 juta tidak perlu menggunakan jaminan, tetapi fakta dilapangan Kredit Usaha Rakyat ini tetap menggunakan jaminan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan jaminan yang dihubungkan dengan Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023, kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat dengan menggunakan jaminan, serta upaya apa saja yang dilakukan Bank Rakyat Indonesia dalam mengatasi kendala terhadap Kredit Usaha Rakyat dengan menggunakan jaminan. Penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum, teori perjanjian, dan teori efektivitas hukum. Ketiga teori ini sangat berkaitan. Dimana teori tersebut menekankan bahwa dalam melakukan suatu perjanjian yang dilaksanakan di negara hukum dan mengkaji sejauh mana hukum benar-benar berfungsi dan diterapkan dalam masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk menggambarkan sesuatu secara rinci. Data kualitatif adalah jenis data yang menyajikan suatu subjek tertentu berdasarkan analisis data secara berurutan. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan dalam kajian hukum yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dan aturan-aturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian penggunaan jaminan bagi kredit usaha rakyat dibawah 100 juta yang seharusnya didalam Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 kredit usaha rakyat dibawah 100 juta tidak perlu menggunakan jaminan. Adapun kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat tentang pinjaman dari Bank khusunya pada kredit usaha rakyat, keterbatasan aset untuk jaminan, prosedur administrasi yang kompleks, dan kegagalan dalam pembayaran. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut ialah memberikan sosialisasi tentang kredit usaha rakyat kepada masyarakat dan kemudahan dalam proses adminstrasi dan restrukturisasi Kredit Usaha Rakyat yang bermasalah atau mengalami kredit macet

Actions (login required)

View Item