Relevansi Hifdz Al-Ummah dengan kebijakan pemerintah dalam kesejahteraan sosial

Ma'ripah, Epih (2003) Relevansi Hifdz Al-Ummah dengan kebijakan pemerintah dalam kesejahteraan sosial. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB)
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (15MB)
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (11MB)
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Dalam setiap penciptaan sesuatu tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai Allah SWT menurunkan ajaran hukum Islam mempunyai satu tujuan, Tujuan tersebut oleh jumhur ulama diklasifikasikan kedalam maqasid al-syari'ah yang terdiri dari lima prinsip yaitu hifdz al-din, hifd: al-nafs, hufd: al-aql, hfdz al-nasi, dan hifdz al- maal Masalahnya sekarang, adalah muncul satu ide baru yang dikemukakan oleh A Djazuli untuk menambahkan hufdz al-ummah (memelihara/ menjaga ummat)sebagai salah satu prinsip dari maqasid al-syari'ah Konsep ummat tersebut mempunyai aspek keagamaan dan aspek politik Dalam aspek politik konsep ummat berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi hifdz al-ummah dengan kebijakan pemerintah dalam kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertolak dari pemikiran yang menyatakan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat, dan kebijakan pemerintah ada untuk mewujudkan kepentingan rakyat Agar kedua tujuan tersebut dapat dirasakan manfaatnya, maka dalam setiap pelaksanaannya harus ada jaminan (certainty) dari pembuat aturan atau kebijaksanaan itu Hal tersebut bisa diformulasikan atau diaktualisasikan dalam isu-isu kebijakan dalam bidang-bidang sosial seperti dalam bidang politik sosial, dan ekonomi. Data yang diperoleh menunjukan bahwa hıfdz al-ummah tersebut masuk sebagai bagian dari maqasid al-syari'ah dan harus mendapat perhatian/ kajian yang lebih mendalam yang merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayan masyarakat Dengan itu pemerintah membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk memajukan masyarakat dalam kesejahteraannya dibidang sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptip, sedangkan pegumpulan datanya dilakukan dengan wawancara dan study kepustakaan, adapun analisis datanya dilakukan dengan memproses data dan menyederhanakannya sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hufdz al-ummah tersebut menurut A Djazuli mesti dimasukan ke dalam maqasid al-syari'ah dengan alasan sebagai berikut 1) bahwa maqasid al-syari'ah merupakan landasan pokok dalam pengembangan fiqih jinayah dan siyasah, 2) ajaran Islam tidak untuk individu saja tetapi juga untuk kelompok (ummat) dan 3) hampir semua hukum publik mengarah pada kepentingan ummat Adapun relevansinya dengan kebijakan pemerintah bahwa kebijakan pemerintah dibuat sebagai pola institusional atas hubungan timbal balik antara pelaku kebijakan, kebijakan publik dan lingkungan kebijakan yang diformulasikan dalam isu-isu kebijakan yang berkembang.

Actions (login required)

View Item