Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Pada Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam

Nursifa, Amelia (2024) Sanksi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Pada Pasal 6 Huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Hukum Pidana Islam. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (211kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (287kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (404kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (295kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (435kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy

Abstract

Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan isu serius yang masih sering diabaikan karena pengaruh budaya patriarki dan interpretasi agama yang keliru. Sehingga seakan akan tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak patut untuk dilakukan proses hukum. Padahal, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menunjukkan adanya pengakuan dari pemerintah bahwa kekerasan seksual, bahkan dalam ikatan perkawinan adalah pelanggaran serius yang dapat dikenai pidana. Sehingga memberikan peluang lebih besar untuk menelaah lebih dalam tentang bagaimana hukum nasional mengadili pelaku dan memberi perlindungan bagi korban, apakah selaras atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam ditengah mayoritas penduduk negara Indonesia yang beragama Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: pertama, mengetahui unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Kedua, mengetahui sanksi tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga menurut hukum pidana Islam. Ketiga, mengetahui relevansi sanksi tindak pidana kekerasan seksual menurut rumah tangga pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menurut hukum pidana Islam. Kerangka berpikir yang digunakan pada penelitian ini berlandaskan teori pemidanaan. Sanksi yang dijatuhkan juga berfungsi sebagai bentuk keadilan bagi korban, di mana pelaku harus menanggung akibat dari perbuatannya. Selain itu, maqashid syariah dijadikan landasan yang berfungsi dalam pemidanaan pada hukum pidana Islam sebagai pedoman untuk menetapkan hukuman yang tidak hanya retributif, tetapi juga rehabilitatif dan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data utamanya adalah UUTPKS, Al-Qur’an dan hadits yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan serta dikemas dengan teknik deskriptif analisis menggunakan kaidah bahasa dan kaidah hukum. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, kekerasan seksual dalam rumah tangga harus memenuhi kelima unsur-unsur tindak pidana , yaitu unsur subjektif, unsur objektif, unsusr kesalahan, unsur kerugian dan unsur kausalitas. Adapun sanksinya dalam hukum pidana Islam dikategorikan sebagai jarimah yang bertentangan dengan prinsip maqashid syariah, diklasifikasikan sebagai jarimah ta'zir, Kedua sistem hukum, memiliki relevansi dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. UUTPKS lebih relevan dalam konteks hukum formal dengan pendekatan tegas dan tegas dalam menghukum pelaku. Sementara itu, hukum pidana Islam memberikan fleksibilitas dalam penentuan sanksi, dengan penekanan pada rehabilitasi dan pemulihan hubungan sosial.

Actions (login required)

View Item