Implementasi afirmasi perekrutan ASN untuk penyandang disabilitas dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2018

Subekti, Dzikri Abazis (2024) Implementasi afirmasi perekrutan ASN untuk penyandang disabilitas dihubungkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2018. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (ABSTARAK) 2_abstrak.pdf Download (34kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (155kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (265kB) | Preview
Preview	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Download (547kB) | Preview
Preview	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Download (221kB) | Preview
Preview	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Download (619kB) | Preview
Preview	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Download (46kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Download (224kB) | Preview

Abstract

Penyandang disabilitas masih kesulitan mencari dan memperoleh bekerja karena dianggap kurang produktif dan tidak mampu bekerja. Namun, setiap manusia memiliki hak-hak termasuk hak untuk memperoleh pekerjaan. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 44 Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanan afirmasi, mengetahui kendala dan menganalisis upaya pemerintah Kabupaten Purwakarta dalam Perekrutan Aparatur Sipil Negara untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan, teori tentang Ketenagakerjaan dan teori Penyandag Disabilitas. teori Implementasi Kebijakan akan digunakan untuk menganalisis proses implementasi Perda Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2018. Sementara teori tentang Ketenagakerjaan dan teori Penyadang Disabilitas akan digunakan untuk mengetahui pekerjan yang layak untuk pernyadanag disabilitas dan mengevaluasi dampak kebijakan afirmatif terhadap hak penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode Normatif-empiris, yaitu data diperoleh dari perundang-undangan, peraturan daerah dan data yang di dapat dari lapangan berdasarkan kejadian dan wawancara, disusun secara sistematis setelah diselesaikan berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaianya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan. Hasil penelitian menujukan bahwa Pelaksanaan afirmasi dalam perekrutan Aparatur Sipil Negara untuk penyandang disabilitas oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta dilakukan melalui serangkaian langkah konkret yang dirancang untuk memastikan inklusi dan kesetaraan akses dalam dunia kerja, faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan afirmasi perekrutan Aparatur Sipil Negara untuk penyandang disabilitas belum memiliki standar oprasional untuk pelaksananya bahkan belum memiliki Unit Layanan Disabilitas sebagai bentuk penyedia informasi kerja. Pemerintah Kabupaten Purwakarta sudah mengambil langkah proaktif dalam memfasilitasi peluang untuk penyandang disabilitas dengan menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tetapi belum memiliki standar operasional untuk pelaksanaannya. Pemerintah Kabupaten Purwakarta pun belum memiliki sebagai bentuk penyediaan informasi lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Actions (login required)

View Item