Sanksi pidana bagi penjual minuman keras menurut Peraturan Daerah Tasikmalaya no. 7 tahun 2015 pasal 15 dan qanun aceh no. 6 tahun 2015 pasal 16

Ariyana, Ariyana (2024) Sanksi pidana bagi penjual minuman keras menurut Peraturan Daerah Tasikmalaya no. 7 tahun 2015 pasal 15 dan qanun aceh no. 6 tahun 2015 pasal 16. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (160kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (168kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (719kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (739kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (403kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (180kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB) | Request a copy

Abstract

Pada dasarnya minuman keras merupakan minuman yang haram dan tidak menyehatkan, adanya yang mengkonsumsi minuman keras karena adanya yang menjual. Maka dari itu keputusan Kota Tasikmalaya dan Provinsi Aceh memutuskan memberikan sanksi kepada orang yang menjual minuman keras. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana latar belakang dan pertimbangan hukum penetapan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 16 Tentang Hukum Jinayat? (2) Bagaimana sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras antara Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat? (3) Bagaimana analisis perbandingan antara sanksi bagi pelaku penjualan minuman keras antara Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2015 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 16 Tentang Hukum Jinayat? Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, adapun teorinya dikategorikan ke dalam penelitian pustaka (library rsearch). Sumber yang digunakan dalam penelitian ini mengguanakan sumber primer dan sumber sekunder, sumber primernya adalah Peraturan Daerah Tasikmalaya No. 7 Tahun 2015 Pasal 15 Dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2015 Pasal 16, sedangkan sumber sekundernya adalah buku, jurnal, dan lain sebagainya. Hasil penelitian menunjukan (1) Latar belakang sosial kultur budaya Tasikmalaya dan Aceh merupakan daerah yang terkenal kental dengan keislamannya, sehingga segala bentuk apapun yang bersangkutan dengan minuman keras sangat dilarang dan akan mendapatkan sanksi. (2) Sanksi penjualan minuman keras menurut Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 adalah penjara 3 bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000, sedangkan sanksi penjualan minuman keras menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah penjara 60 bulan, denda 600 gram dan cambuk 60. Adapun bahan hukum yang menjadi rujukan dalam terciptanya Peraturan Daerah Tasikmalaya No. 7 Tahun 2015 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 adalah Al-Quran dan hadist serta perundang-undangan. (3) Perbandingan sanksi pidana bagi pelaku penjualan minuman keras antara Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 terlihat sangat mencolok. Persamaannya hanya dua yakni adanya sanksi penjara denda, namun jangka waktu penjara dan denda yang harus dibayarkan berbeda, dalam Peraturan Daerah Tasikmalaya No.7 Tahun 2015 sanksi bagi penjual minuman keras adalah penjara 6 bulan atau denda Rp.50.000.000 dan tidak berlaku cambuk. sedangkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2015 adalah cambuk penjara 60 bulan atau denda 600 gram emas dan berlaku cambuk sebanyak 60 kali

Actions (login required)

View Item