Pengelolaan hak subrogasi setelah pembayaran klaim jaminan atas Principal Wanprestasi dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan: Studi kasus di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah

Sunardi, Dian (2024) Pengelolaan hak subrogasi setelah pembayaran klaim jaminan atas Principal Wanprestasi dihubungkan dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang penjaminan: Studi kasus di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

	Text (COVER) 1_cover (1).pdf Restricted to Registered users only Download (143kB) | Request a copy
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (196kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (458kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (417kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (950kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencapaian subrogasi dari perusahana penjaminan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah di tahun 2023 yang mengalami kondisi tidak seimbang dengan rasio pembayaran klaimnya, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 menjelaskan Perusahaan Penjaminan memiliki hak tagih berupa subrogasi setelah melakukan pembayaran klaim, sehingga terjamin pada dasarnya memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Perusahaan Penjaminan setelah adanya klaim, kendala pada pengelolaan subrogasi yang terjadi di perusahaan disebabkan oleh kendala pengikatan dan eksekusi agunan, terjamin yang tidak memiliki itikad baik, dan kurangnya kekuatan hukum yang mengikat terjamin setelah terjadinya pembayaran klaim, dan hal tersebut sangat merugikan Perusahaan Penjaminan sehingga dalam realitanya subrogasi tidak berjalan sesuai dengan seharusnya. Tujuan penelitan ini adalah untuk Menganalisis penerapan subrogasi pada praktik bisnis perusahaan Penjaminan, Menganalisis pengelolaan hak subrogasi di PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, dan Menyusun mekanisme dan/ atau cara mengatasi kendala yang dialami oleh PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dalam pengelolaan subrogasi. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran diantaranya Teori Penjaminan sebagai grand theory yang membahas hakikat dasar dari perjanjian secara umum, Teori Penjaminan sebagai middle theory yang menjelaskan mengenai Penjaminan sebagai bentuk perikatan buntut dari perjanjian pokok yang dibuat oleh Penerima Jaminan dengan Terjamin. Dan Teori Subrogasi sebagai apply theory yang menjelaskan mengenai subrogasi sebagai salah satu konsekuensi atas pencairan dari jaminan atas Penjaminan yang dilakukan oleh eprusahaan Penjaminan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris yang mengkaji hukum dalam realita yang terjadi, jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari hasil penelitian lapangan di dukung dengan bahan hukum sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia hukum, metode penelitian yang digunakan yakni deskriftif analitis yakni menggambarkan secara sistematis dan menguraikan permasalahan serta menjawab permasalahan yang terjadi atas objek yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dengan teknik analisis data secara kualitatif dengan cara inventarisasi data, klasifikasi dan penafsiran data. Hasil penelitian ini adalah, pertama, pengaturan internal subrogasi dimuat dalam aturan Perusahaan terkait subrogasi dengan langkah melakukan Kerjasama dengan mitra penagihan. kedua, pada praktik bisnis Penjaminan subrogasi terdiri dari subrogasi pada Penjaminan langsung dan subrogasi pada Penjaminan tidak langsung, di mana dalam Penjaminan langsung Perusahaan Penjaminan dapat secara langsung mengeksekusi hak subrogasi, dan pada proses Penjaminan tidak langsung pengelolaan subrogasi bergantung pada penerima jaminan. Ketiga, secara teori Perusahaan Penjaminan dapat mensyaratkan agunan dan melakukan pengikatan agunan dengan menerapkan perjanjian Penjaminan, selain itu untuk meningkatkan pengelolaan lebih baik Perusahaan dapat menempuh upaya hukum terhadap terjamin yang wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran subrogasinya

Actions (login required)

View Item