Analisis status hukum Cryptocurrency sebagai investasi perdagangan berjangka dalam perspektif hukum Indonesia

Mustopa, Zaenal (2024) Analisis status hukum Cryptocurrency sebagai investasi perdagangan berjangka dalam perspektif hukum Indonesia. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (453kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (8MB) | Preview
	Text (BAB II) 5_Bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (20MB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (19MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9-daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

INDONESIA: Kripto adalah primadona bagi generasi milineal dan generasi Z sebagai instrumen investasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa minat yang besar terhadap investasi ini mula-mula menjadikan pemerintah Indonesia perlu berhati-hati terhadap perkembangan kripto di masyarakat karena memang karakter voltalitas dan sifatnya yang tidak dapat dikendalikan oleh otoritas manapun dianggap menjadi suatu ancaman bagi sistem keuangan negara dan penggunaanya berpotensi merugikan penggunanya. Tentu hal ini perlu perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum tentang penggunaan kripto di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan kripto sebagai aset digital, dan legalitasnya di Indonesia, serta mengevaluasi perlindungan hukum bagi investor yang melakukan transaksi perdagangan berjangka kripto di Indonesia. Sebagai bahan analisis, penelitian ini menggunakan teori Negara Hukum dan Kepastian Hukum. Teori tentang perlindungan hukum, dan Teori tentang hukum kontrak. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Adapun jenis data yang digunakan yaitu jenis data sekunder, yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sebagai penelitian normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan melalui kepustakaan, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan melalui preskriptif analisis. Berdasarkan hasil analisis, bahwa perkembangan kripto mulanya ditolak oleh berbagai negara karena dianggap mengancam stabilitas sistem keuangan, akan tetapi setelah meningkatnya investor kripto, ada negara yang melegalkan ada pula yang menolaknya. Secara resmi kripto di Indonesia telah ditolak sebagai alat pembayaran oleh pemerintah Indonesia karena secara yuridis dianggap melanggar ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Akan tetapi, sebagai komoditas untuk investasi kripto legal karena telah diatur pada Peraturan Bappebti No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka. Perihal perlindungan hukum bagi para investor kripto di Indonesia telah diatur Peraturan Bappebti No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bappebti No 8 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka, melalui penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), Know Your Transaction (KYT), dan Know Your Employee (KYE) guna memastikan kegiatan investasi terhindar dari oknum yang tidak bertanggung jawab atau bahkan terlibat pencucian uang dan terorisme sebagai bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian perselisihan dapat melalui Badan Arbitrase Komoditi Indonesia (BAKTI) ENGLISH: Crypto is a favorite investment instrument for millennials and Generation Z. It cannot be denied that the great interest in this investment initially made the Indonesian government need to be careful about the development of crypto in society because it is indeed the character of volatility, and its nature that any authority cannot control is considered to be a threat to the country's financial system. Its use has the potential to harm its users; of course, this needs special attention from the government to provide certainty and legal protection regarding the use of crypto in Indonesia. This research aims to analyze the development of crypto as a digital asset and its legality in Indonesia and evaluate the legal protection for investors who conduct crypto futures trading transactions in Indonesia. This research uses the theory of the rule of law and legal certainty to analyze the theory of legal protection and the theory of contract law. The type of research used is normative juridical, with a statutory approach (statue approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). The type of data used is secondary data sourced from primary, secondary, and tertiary legal materials. As normative research, the data collection technique is literature and documentation. The data analysis is done through prescriptive analysis. Based on the analysis results, the development of crypto was initially rejected by various countries because it was considered to threaten the financial system's stability. However, after the increase in crypto investors, some countries legalized it, and some rejected it. Officially, crypto in Indonesia has been rejected as a means of payment by the Indonesian government because, juridically, it is considered to violate the provisions in Law Number 7 of 2011 concerning Currency. However, as a commodity for crypto investment, it is legal because it has been regulated in Bappebti Regulation No. 13 of 2022 concerning Amendments to Bappebti Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Physical Market Trading on the Futures Exchange. Regarding legal protection for crypto investors in Indonesia, Bappebti Regulation No. 13 of 2022 concerning Amendments to Bappebti Regulation No. 8 of 2021 concerning Guidelines for the Implementation of Crypto Asset Physical Market Trading on the Futures Exchange has been regulated. The application of the principles of Know Your Customer (KYC), Know Your Transaction (KYT), and Know Your Employee (KYE) to ensure investment activities avoid irresponsible individuals or even involved in money laundering and terrorism as a form of legal protection and dispute resolution can be through the Indonesian Commodity Arbitration Board (BAKTI).

Actions (login required)

View Item