Kedudukan elite pribumi dalam pemerintahan Kabupaten Sumedang tahun 1925-1942

Alfa, Dini Savitri (2024) Kedudukan elite pribumi dalam pemerintahan Kabupaten Sumedang tahun 1925-1942. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (94kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstract.pdf Download (44kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (74kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (326kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (194kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (76kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 10_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Terbentuknya kabupaten Sumedang merupakan dampak dari penerapan sistem pemerintahan Desentralisasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada abad ke-20. Ketika itu, Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam tiga wilayah administrative, yakni Provincie West-Java, Provincie Oost-Java dan Provincie Midden-Java. setelahnya pemerintah kolonial melakukan pengelompokkan terhadap daerah-daerah yang menjadi cakupan dari masing-masing provinsi, Sumedang menjadi bagian dari kawasan administratif afdeling Priangan Provinsi Jawa Barat. Penerapan sistem desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial ini kemudian menjadi peluang bagi kalangan elite pribumi untuk terlibat dalam tatanan pemerintahan, dan memberi ruang gerak yang lebih luas bagi mereka untuk mengembangkan serta menyejahterakan kehidupan masyarakat pribumi baik dalam sektor politik, ekonomi, sosial, budaya maupun keagamaan. Penelitian ini Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dengan menggunakan tahapan-tahapan sejarah yang meliputi Heuristik-kritik, Interpretasi-rekontruksi dan Historiografi. Teori yang digunakan adalah otoritas legal-rasional, tradisional, kemudian karismatik yang diinisiasi oleh Max Webber. Pada teori ini disebutkan bahwa Kepemimpinan tradisional mengacu pada kepemimpinan elit yang berpartisipasi dalam struktur kekuasaan tradisional yang diperlukan dalam sistem sosial dan didasarkan pada kelahiran, uang, dan jabatan. Ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki peringkat sosial tertinggi memegang posisi kepemimpinan sedangkan masyarakat menempati kelas bawah. Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa: (1) kedudukan elite pribumi di Kabupaten Sumedang dalam periode 1921-1942 mengalami transformasi yang signifikan dalam struktur pemerintahan lokal. (2) dalam dinamika politik kabupaten Sumedang, elite pribumi setidaknya mendapatkan sedikit ruang dalam tatanan pemerintahan meskipun tak jarang mendapat perlakuan diskriminatif dari pejabat kolonial, (3) Dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat dominasi kolonial, elite pribumi di Kabupaten Sumedang mengambil langkah strategis. Mereka berusaha membangun aliansi dengan kelompok-kelompok lain, baik dari kalangan pribumi maupun non-pribumi, untuk memperkuat posisi tawar mereka di hadapan pemerintah kolonial.

Actions (login required)

View Item