Batubara, Nur Azizah Herlina (2024) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap eksistensi dan alasan hukum peraturan menteri dalam negeri nomor 72 tahun 2022 tentang pelaksanaan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sukabumi. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
|
Text (COVER)
1_cover.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text (ABSTRAK)
2_abstrak.pdf Download (25kB) | Preview |
|
|
Text (DAFTAR ISI)
azizah edit wm dan hal-halaman.pdf Download (87kB) | Preview |
|
|
Text (BAB I)
4_bab1.pdf Download (316kB) | Preview |
|
Text (BAB II)
5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) |
||
Text (BAB III)
6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB) |
||
Text (BAB IV)
7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (496kB) |
||
Text (BAB V)
8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (32kB) |
||
Text (DAFTAR PUSTAKA)
9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) |
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai Eksistensi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Sukabumi yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan peninjauan menggunakan Siyasah Dusturiyah. Yang mana identitas merupakan data yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara karena merupakan bukti hukum dan syarat kewarganegaraan, namun masih ada masyarakat yang belum aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Adapun Tujuan dari Penelitian ini, ialah untuk mendeskripsikan serta menganalisis 1) Eksisten Peraturan Menteri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang pelaksanaan identitas kependudukan digital di Kabupaten Sukabumi, 2) Alasan Hukum adanya peraturan menteri dalam negeri nomor 72 Tahun 2022 tentang identitas kependudukan digital di Kabupaten Sukabumi, 3) Tinjauan Siyasah terhadap Eksistensi dan Alasan Hukum adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2022 tentang identitas kependudukan digital di Kabupaten Sukabumi. Penelitian ini menggunakan 1). Teori Kewarganegaraan dengan melihat dari beberapa aspek yang terlaksana yakni Sosialisasi, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi. 2). Teori Perubahan Hukum dengan melihat dari aspek regulasi hukum. 3) Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Yang mana dalam penelitiannya, peneliti menggunakan jenis data yang antara lainnya adalah data primer, dan data sekunder. Penelitian ini dikenal sebagai penelitian lapangan, dan melihat pada ketentuan perundang-undangan yang relevan serta realitas sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa 1). Pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital merupakan bukti dari eksistensi Peraturan Menteri Dalam Negeri yang dilaksanakan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sukabumi. 2). Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 menggantikan aturan lama untuk memodernisasi administrasi kependudukan melalui standar baru KTP elektronik dan identitas digital, mengimplementasikan kebijakan berbasis NIK, serta menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan hukum terkini. 3). Siyasah Dusturiyah menilai bahwa efektivitas pelayanan ini harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa kepentingan publik terjaga dan pelayanan dapat terlaksana dan sesuai dengan tujuan.
Item Type: | Thesis (Sarjana) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Identitas Kependudukan Digital, Siyasah Dusturiyah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 |
Subjects: | Constitutional and Administrative Law |
Divisions: | Fakultas Syariah dan Hukum > Program Studi Hukum Ketatanegaraan dan Politik Islam (Siyasah) |
Depositing User: | Nur Azizah Herlina Batubara |
Date Deposited: | 18 Dec 2024 08:06 |
Last Modified: | 18 Dec 2024 08:06 |
URI: | https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/102696 |
Actions (login required)
View Item |