Analisis yuridis atas ketentuan dan pelaksanaan penunjukan penjabat kepala daerah pasca putusan MKRI nomor 67/PUU-XIX/2021 dan putusan MKRI nomor 15/PUU-XX/2022

Arrafiqi, Muhamad Faisal (2024) Analisis yuridis atas ketentuan dan pelaksanaan penunjukan penjabat kepala daerah pasca putusan MKRI nomor 67/PUU-XIX/2021 dan putusan MKRI nomor 15/PUU-XX/2022. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (60kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (270kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (130kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (385kB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab5.pdf Restricted to Registered users only Download (22kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (190kB) | Request a copy

Abstract

Penunjukan penjabat kepala daerah merupakan sebuah mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah. Pemerintah memilih mekanisme ini untuk mencegah kekosongan penjabat kepala daerah dalam rangka menunggu pilkada serentak tahun 2024. Dalam praktiknya ketentuan dan pelaksanaan penunjukan penjabat kepala daerah ini mendapat banyak kritik dari berbagai kalangan masyarakat karena dianggap belum sesuai dengan Putusan MkRi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa penunjukan penjabat kepala daerah belum sesuai dengan Putusan MKRI Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022. Mengetahui bagaimana implikasi hukum terhadap pelanggaran Putusan MKRI nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan MKRI Nomor 15/PUU-XX/2022. Kemudian mengetahui prospek hukum ketatanegaraan terkait penunjukan penjabat kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan ialah data kualitatif yang terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan menggunakan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori keadilan hukum. Menurut Kelsen, keadilan hukum tercapai melalui kepastian hukum, kesesuaian norma dengan hierarki yang lebih tinggi dan penerapan hukum yang netral. Ia memisahkan keadilan hukum dari dimensi moral, dengan menekankan bahwa fungsi utama hukum adalah menciptakan ketertiban dan prediktabilitas dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penunjukan Penjabat Kepala Daerah yang belum sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Nomor 15/PUU-XX/2022 melanggar prinsip keadilan hukum karena tidak mengacu pada norma hukum yang lebih tinggi, sebagaimana diamanatkan oleh putusan MK. Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 tidak menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum yang sesuai, tidak tegas melarang TNI/Polri aktif sebagai penjabat, dan minim melibatkan DPRD. Hal ini mencederai keadilan formal dan substantif, membuka peluang politisasi birokrasi, mengabaikan aspirasi masyarakat lokal, serta merusak legitimasi hukum dan stabilitas sosial. Dampaknya mencakup melemahnya supremasi hukum, konflik antarlembaga, erosi demokrasi, dan potensi krisis legitimasi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa revisi regulasi, penguatan demokrasi lokal, dan penegakan supremasi hukum untuk memastikan mekanisme penunjukan yang adil, transparan, dan sesuai konstitusi demi memperkokoh sistem hukum dan tata kelola pemerintahan.

Actions (login required)

View Item