Analisis pasal 13a Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus Disease 2019 (Covid-19)

Maulana, Yusup (0030) Analisis pasal 13a Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus Disease 2019 (Covid-19). Sarjana thesis, UIN sunan Gunung djati bandung.

Preview	Text (COVER) cover.pdf Download (113kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I.pdf Download (235kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy
	Text (Bab V) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (92kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB) | Request a copy

Abstract

Pandemi covid-19 merupakan fenomena global yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik. Secara makro, pandemi ini memicu perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, struktur ekonomi, serta kebijakan publik. Kasus pertama covid-19 muncul di wuhan, tiongkok pada bulan desember 2019, dengan sekelompok orang yang mengalami pneumonia akibat virus corona jenis baru, SARS-CoV-2. awalnya virus ini diduga berasal dari hewan di pasar makanan laut huanan, virus tersebut segera menyebar antar manusia yang mengakibatkan wabah global yang membuat WHO menetapkan covid-19 sebagai pandemi pada maret 2020. Maka dari itu lahirlah perpres nomor 14 tahun 2021 sebagai respon terhadap situasi darurat kesehatan yang disebabkan pandemi covid-19 di indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan implementasi dan analisis terhadap implikasi pasal 13A peraturan presiden republik indonesia nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemik corona virus disease 2019 (covid-19) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori sistem perundang-undangan, teori tanggung jawab negara, serta menggunakan teori siyasah dusturiyah sebagai aspek analisa penunjang mengenai pelaksanaan kebijakan aturan yang dibuat pemerintah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian hukum yang fokus pada kajian terhadap bahan-bahan pustaka, terutama aturan-aturan hukum tertulis, dan metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena atau keadaan secara sistematis dan terperinci, sekaligus menganalisisnya secara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pertama, terjadinya hambatan-hambatan dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah. Kedua, ketentuan dalam pelaksanaan vaksinasi terutama dalam penjatuhan hukum terdapat ambiguitas serta belum epektifnya penjatuhan hukum tersebut. Ketiga,penerapan dalam kebijakan vaksinasi COVID-19 dapat dianggap bertentangan dengan beberapa prinsip utama, terutama jika kebijakan tersebut, Melanggar hak-hak individu untuk membuat keputusan terkait kesehatan mereka sendiri, Tidak adil dan tidak proporsional dalam penerapannya, Mengabaikan prinsip syura dan konsultasi dengan masyarakat, Kurang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaannya. Untuk memastikan kebijakan ini sejalan dengan siyasah dusturiyah, pemerintah perlu menyeimbangkan antara kepentingan umum dan hak-hak individu, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan dengan adil, transparan, dan akuntabel.

Actions (login required)

View Item