Analisis sanksi 12 tahun penjara dalam tindak pidana korupsi saat bencana alam dalam putusan nomor 29/Pid.sUS-tpk/2021/PN.JKT.Pst perspektif hukum pidana Islam

Ananda, Raisa Fadila (2024) Analisis sanksi 12 tahun penjara dalam tindak pidana korupsi saat bencana alam dalam putusan nomor 29/Pid.sUS-tpk/2021/PN.JKT.Pst perspektif hukum pidana Islam. Sarjana thesis, UIN sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) Cover.pdf Download (437kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (325kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI.pdf Download (358kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB 1.pdf Download (747kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB III) BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB 4 FIX.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (330kB) | Request a copy

Abstract

Pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang membuat masyarakat di Indonesia ikut merasakan dampaknya, banyak pekerja yang di PHK dan tingkat penganggura bertambah, setidaknya adak 740 ribu orang Indonesia yang menjadi pengangguran. Pada tahun ini juga rentang antara 2020 hingga 2021 kasus korupsi juga meningkat, setidaknya terjadi 30 kasus korpsi baru yang terjadi yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak Rp. 22,49 miliar rupiah. Modus yang sering terjadi adalah karena untuk bansos atau bantuan sosial. Kasus yang cukup menggemparkan saat itu adalah kasus Juliari P. Batubara yang tersandung kasus korupsi pada saat covid-19 terjadi, sehingga hakim pada tahun 2021 memutuskan untuk memberikan sanksi penjara selaa 12 tahun. Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya, 1). Untuk mengetahui bagaiana pertimbangan hakim dalam perkara nomor 29/Pid.sUS-tpk/2021/PN.JKT.Pst. 2). Untuk mengetahui bagaimana unsur unsur tindak pidana berdasarkan dengan hukum islam. 3) untuk mengetahui tentang efektifitas sanksi 12 tahun penjara dalam perkara Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst menurut hukum pidana islam. Kerangka pemikiran saya berdasarkan dengan surat al-maidah ayat 42, 62, dan juga 63, al-baqarah ayat 188, hadist riwayat Abu Daud, undang-undang nomor 20 ayat 2, saya juga memasukan teori hukuman yang terbagi menjadi tiga, yaitu teori absolut, teori mutlak serta teori relatif. kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan korupsi. Penulis menggunakan metode kualitatif dan jenis data yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dalam metode ini dilakukan untuk memberikan suatu kejelasan mengenai satu fenomena yang nantinya akan mengontruksi suatu teori yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Berdasarkan dengan putusan hakim nomor 29 yang sudah ditetapkan oleh hakim, yaitu menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), serta denda Rp. 14.597.450.000.00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus luma puluh ribu rupiah), pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun. Sebanding dengan apa yang sudah ditentukan dalam hukum pidana islam. Dalam hukum pidana islam korupsi masuk kedalam ta’zir, karena korupsi dan pencurian berbeda, pencurian merupakan barang yang berada diluar wilayah kekuasaannya sedangkan korupsi adalah barang yang berada didalam wilayah kekuasaannya, sehingga korupsi tidak bisa dijatuhi hukuman qisash. namun, jika kita bandingkan dengan hukuman diyat sebagai pengganti qisash, penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim sudah cukup memuaskan dan juga sudah seusai dan cukup adil.

Actions (login required)

View Item