Implementasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perkara dispensasi perkawinan: Studi di Pengadilan Agama Sumber tahun 2019-2023

Fadhly, Mohamad Rizqy (2024) Implementasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam perkara dispensasi perkawinan: Studi di Pengadilan Agama Sumber tahun 2019-2023. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (125kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (105kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab1.pdf Download (400kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_bab2.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6_bab3.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7_bab4.pdf Restricted to Registered users only Download (48kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 8_daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (238kB) | Request a copy

Abstract

Mohamad Rizqy Fadhly, NIM 1203010082, Implementasi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Perkara Dispensasi Perkawinan. Implementasi Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ini dipengaruhi tidak hanya oleh ketentuan hukum, tetapi juga oleh pemahaman dan sikap penegak hukum serta masyarakat terhadap isu perkawinan dan perlindungan anak. Perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bertujuan meningkatkan batas minimum perkawinan, menekan perkawinan anak, serta melindungi hak anak dan perempuan. Namun masih banyak orang tua yang mengajukan kasus dispensasi perkawinan untuk menikahkan anak di bawah umur, yang menimbulkan tantangan dalam penerapan undang-undang dan pemahaman masyarakat mengenai tujuannya. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk menyelidiki upaya implementasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perkara dispensasi perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosedur penyelesaian perkara dispensasi perkawinan, Pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi perkawinan serta Implementasi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di pengadilan agama sumber. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektivitas undang-undang dan kontribusinya terhadap perlindungan hak anak dan perempuan di Indonesia. Penelitian ini mengacu pada teori maslahat mursalah, perubahan undang-undang tentang usia minimum pernikahan bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hakim harus mempertimbangkan latar belakang anak pemohon dan alasan permohonan dengan memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Selain itu Berlandaskan pada teori keadilan John Rawls yang menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum, teori keadilan Roscoe Pound yang menjelaskan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk rekayasa sosial, teori kemanfaatan dari Jeremy Bentham menekankan bahwa tujuan hukum adalah untuk menciptakan kebahagiaan bagi masyarakat secara keseluruhan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan penelitian lapangan (field research) dan data kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung, sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1.) Prosedur penyelesaian dispensasi perkawinan di pengadilan agama sumber sudah mengikuti tata cara berperkara secara umum. 2.) Pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi usia perkawinan tidak hanya berlandaskan pada Undang-undang, tetapi juga memerlukan ijtihad hakim berdasarkan maslahat mursalah. 3.)Implementasi Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengubah Undang-undang nomor 1 tahun 1974 memberikan pengaruh terhadap perkara dispensasi perkawinan seperti minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu terdapat perbedaan pemahaman diantara pihak yang terlibat, termasuk hakim dalam penerapan Undang-undang.

Actions (login required)

View Item