Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 11 tahun 2022 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh: Studi kasus Kelurahan Sumur Batu dan Ciketing Udik

Fajri, Syahril (2024) Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bekasi nomor 11 tahun 2022 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh: Studi kasus Kelurahan Sumur Batu dan Ciketing Udik. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (324kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (392kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftar isi.pdf Download (589kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_bab 1.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text (BAB II) 5_bab 2.pdf Download (905kB) | Preview
Preview	Text (BAB III) 6_bab 3.pdf Download (386kB) | Preview
	Text (BAB IV) 7_bab 4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 8_bab 5.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB) | Request a copy
Preview	Text (DAFTAR PUSTAKA) 9_daftar pustaka.pdf Download (509kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumurbatu. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai ketentuan umum, pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan teknis, pembiayaan, ketentuan penutup. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil pelaksanaan dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022, untuk mengetahui kebijakan terhadap pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kelurahan Sumurbatu, dan bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah ini. Diketahui bahwa daerah Sumurbatu adalah daerah yang jarang sekali ditindak lanjuti oleh DPKPP, dengan begitu maka masih luaslah kawasan kumuh diwilayah tersebut, terbukti Sumurbatu menjadi wilayah kumuh paling luas diantara 3 kecamatan lainnya. Teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah Teori Implementasi, Teori Kebijakan, dan Teori Siyasah Dusturiyah Penelitian ini menggunakan metode deskriptif empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian kualitatif. Sumber data berasal dari data Primer, Sekunder, dan Tersier. Yang dikumpulkan melalui Wawancara, Pengamatan, dan Dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah Kualitatif dengan melakukan Interpretasi, analisa terhadap data-data penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan utama. Pertama, Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 terhadap Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh di Kelurahan Sumurbatu. Maka telah dilaksanakan dalam bentuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), dan RUTILAHU. Kedua, kebijakan pasal 2 Perda Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2022 ini sudahlah membuat regulasi yang cukup baik, namun hasil survey penulis melihat bahwa DPKPP sebagai instansi pemerintah daerah, khususnya yang memiliki tanggung jawab pada penataan dan pengelolaan wilayah kumuh daerah Kec. Bantargebang, Kel. Sumurbatu tidak bekerja secara efisien. Ketiga, ditinjau berdasarkan siyasah dusturiyah, pada pelaksanaan serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Bekasi ini ditemukan beberapa sosialisasi dan perbaikan yang mana hal ini menjadi tugas pokok, DPKPP Kota Bekasi, namun pada kenyataannya masih ada beberapa wilayah yang kurang diperhatikan atau belum ditindak di Kelurahan Sumurbatu, sehingga tidak sesuai dengan kaidah fiqh yang menyebutkan “kemahslahatan umat diperbolehkan”

Actions (login required)

View Item