Analisis yuridis terhadap putusan perkara nomor 88/Pid.SUS/TPK/2023/ Pengadilan Negri Bandung tentang tindak pidana korupsi dihubungkan dengan teori tujuan hukum

Aswani, Aswani (2024) Analisis yuridis terhadap putusan perkara nomor 88/Pid.SUS/TPK/2023/ Pengadilan Negri Bandung tentang tindak pidana korupsi dihubungkan dengan teori tujuan hukum. Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) 1_cover.pdf Download (3MB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) 2_abstrak.pdf Download (760kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) 3_daftarisi.pdf Download (252kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) 4_babi.pdf Download (654kB) | Preview
	Text (BAB II) 5_babII.pdf Restricted to Registered users only Download (595kB)
	Text (BAB III) 6_babIII.pdf Restricted to Registered users only Download (271kB)
	Text (BAB IV) 7_babiv.pdf Restricted to Registered users only Download (839kB)
	Text (BAB V) 8_babv.pdf Restricted to Registered users only Download (254kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) daftarpustaka.pdf Restricted to Registered users only Download (475kB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang menjadi perhatian serius bagi lembaga negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi dimana lembaga ini telah memulai langkah- langkah dengan mengeluarkan berbagai regulasi hukum dan kebijakan yang mengikat sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sangat bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan rakyat. . Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis putusan tindak pidana korupsi oleh tersanka pada putusan Perkara Nomor 88/Pid. Sus. TPK/2023/PN. Bdg serta untuk mengetahui bagaimana penafsiran dan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa YM. Jenis penilitian yang digunakan adalah yuridis normatif sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan teknik kepustakaan. Analisis data dilakukan secara yuridis normatif dengan cara mengevaluasi norma-norma hukum yang didasarkan pada konstitusi atas permasalahan yang sedang berkembang sebagai proses untuk menemukan jawaban atas pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama atau gabungan dalam perkara pidana Nomor 88/Pid. Sus-TPK/2023/PN.Bdg, Kemudian bahwa Penuntut Umum membuktikan dakwaan perbuatan Terdakwa YM dengan menerapkan pasal dakwaan Kumulatif kesatu dan alternatif pertama pasal 12 huruf a Jo. Pasal 12B jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kedua. sistem pembuktian secara negatif menurut Undang-undang/negatif wettelijk (Jaksa harus melengkapi dengan minimal dua alat bukti yang sah agar mendapatkan keyakinan hakim). Pada kasus ini hakim dalam menjatuhkan putusan hanya berdasarkan bukti-bukti pada fakta persidangan saja sehingga terlihat cara penegakan hukumnya terasa tidak serius untuk mengungkap dan menggali fakta hukum sebenarnya. Padahal sejatinya dalam pemberantasan kasus semacam ini sudah pasti membutuhkan upaya yang cukup extra dalam menghadapi kesulitan terkait upaya penegakan oleh lembaga negara yang cukup kredibel.

Actions (login required)

View Item