Tinjauan siyasah dauliyah terhadap status kewarganegaraan korban eksil politik 1965 menurut Undang-Undang no. 12 tahun 2006

Irsan, Muhammad (2024) Tinjauan siyasah dauliyah terhadap status kewarganegaraan korban eksil politik 1965 menurut Undang-Undang no. 12 tahun 2006. Sarjana thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER SKRIPSI MUHAMMAD IRSAN.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK SKRIPSI MUHAMMAD IRSAN.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI 12-13.pdf Download (129kB) | Preview
Preview	Text (BAB I) BAB I (15-30).pdf Download (517kB) | Preview
	Text (BAB II) BAB II (31-56).pdf Restricted to Registered users only Download (539kB) | Request a copy
	Text (BAB III METODOLOGI PENELITIAN) BAB III METODOLOGI PENELITIAN (57-62).pdf Restricted to Registered users only Download (259kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) BAB IV HASIL PENELITIAN (63-115) 2.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB) | Request a copy
	Text (BAB V) BAB V PENUTUP 116-117.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA (118-127) 3.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) LAMPIRAN SKRIPSI MUHAMMAD IRSAN (128-130).pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dampak peristiwa politik 1965-1966 yang menyebabkan pencabutan status kewarganegaraan Indonesia secara sewenang-wenang oleh pemerintah Orde Baru. Akibatnya, ribuan WNI, termasuk mahasiswa ikatan dinas (Mahid), budayawan, dan diplomat, menjadi Eksil sekaligus pengungsi Internasional setelah menolak tunduk pada rezim yang baru berkuasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Strategi dan hambatan pemerintah Indonesia dalam menangani pelanggaran HAM berat terhadap Eks-WNI korban Eksil politik 1965. 2) Dampak pencabutan status kewarganegaraan Indonesia terhadap hak dasar Eks-WNI yang menjadi pengungsi Internasional. 3) Tinjauan siyasah dauliyah terhadap korban Eksil politik 1965 menurut UU No. 12 Tahun 2006. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan pendekatan yuridis normatif, di mana peneliti berusaha menelaah sumber data hukum primer dan sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat ahli, serta referensi dari buku, artikel jurnal, karya tulis ilmiah, penelitian terdahulu, dan berbagai sumber berita serta media yang relevan dengan penelitian ini. Kerangka teoritis dalam penelitian ini meliputi 1) Teori Hukum Hak Asasi Manusia, 2) Teori Status Kewarganegaraan dan 3) Teori Siyasah Dauliyah yang berkaitan dengan hubungan diplomatik di masa damai. Sedangkan landasan teori hukum normatif yang digunakan adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, dan UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukan : 1) Bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat dapat melalui mekanisme yudisial dan non-yudisial, meski terdapat hambatan prosedural dan struktural. Khususnya peristiwa 1965-1966 keberadaan Eks-WNI korban Eksil politik 1965 dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM dapat diadili melalui Pengadilan HAM Ad Hoc dengan persetujuan DPR dan Presiden. 2) Pencabutan status kewarganegaraan berdampak serius, menyebabkan Eks-WNI korban Eksil politik 1965 kehilangan hak konstitusional, mengalami kesulitan akses layanan publik, serta menghadapi trauma psikologis yang mempengaruhi kesehatan mental dan adaptasi sosial. 3) Tinjauan siyasah dauliyah, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan, termasuk pemberian suaka politik dan status kewarga-negaraan, sebagai bagian dari tanggung jawab negara (mas'uliyyah ad-daulah) dalam menjamin kesejahteraan warga negara. Prinsip ini, sejalan dengan perlindungan HAM di Indonesia dan kaidah fiqih siyasah yang berlandaskan maqasid syariah, yaitu perlindungan terhadap lima aspek mendasar hak asasi manusia.

Actions (login required)

View Item